Anggaran Pilkada Diusulkan Dari APBN

JAKARTA, kemendagri.go.id – Anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) diwacanakan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan begitu, sejumlah kendala pendanaan pilkada dapat diminimalisasi.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, di Jakarta, Selasa (16/2).

Menurutnya, berkaca pada Pilkada Serentak 2015, banyak permasalahan saat pembahasan pendanaan antara penyelenggara dan pengawas pemilu dengan pemerintah daerah (pemda).

“Pencairan anggaran kerap molor. Belum lagi ada daerah yang kekurangan anggaran sampai pada pemotongan sepihak dari pemda,” kata Titi.

Dia menambahkan, anggaran pilkada yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) rentan terhadap politisasi. Akibatnya, independensi penyelenggara dan pengawas diragukan.

“Terbuka peluang untuk dipolitisasi. Anggaran diperlama cairnya kalau tidak mendukung. Apabila berasal dari APBN, maka potensi transaksional itu dapat diminimalisasi,” imbuhnya.

Dia menyatakan APBN tidak akan terbebani jika terdapat alokasi untuk pilkada. Pada pilkada lalu, diungkapkan, hanya sekitar Rp7 triliun anggaran pilkada pada 269 daerah.

“APBN kita itu besar. Hal yang pasti, jika terpusat maka akan mencegah korupsi dan kegiatan transaksaksional dalam pilkada,” tegasnya

Sumber : http://www.kemendagri.go.id/news/2016/02/16/anggaran-pilkada-diusulkan-dari-apbn


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.