Arief : Persiapan Saksi Setiap Daerah Bervariasi Dalam Sidang Uji Materi Perkara Pilkada

Jakarta, Beritaempat – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar lanjutan sidang uji materi gugatan pada tanggal 1 Februari 2016 mendatang. Sebanyak tujuh perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) berlanjut ke sidang uji materi, yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 1 – 2 Februari 2016.

Dalam sidang tersebut semua pihak disarankan untuk membawa saksi, baik pemohon, termohon maupun terkait. Namun, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, bahwa sebagai pihak termohon masing-masing KPU daerah menyiapkan saksi bervariasi tergantung kesiapan daerah masing-masing.

“Tapi tujuh daerah itu kecuali Halmahera Selatan, pagi ini sudah melakukan rapat koordinasi dengan kita (KPU RI,-red),” kata Arief di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/1).

Pada rapat koordinasi tersebut, Arief telah memastikan kesiapan tujuh daerah itu terkait saksi yang akan dihadirkan saat dipersidangan nanti. “Tiap daerah beda-beda, misalnya tadi yang sempat disampaikan untuk Kabupaten Teluk Bintuni, dia akan hadirkan tiga orang saksi, Kabupaten Memberamo Raya 10 orang saksi,” jelasnya.

Selain itu, dalam sidang uji materi nantinya, MK juga memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ahli. Sementara posisi KPU RI, lanjutnya, hanya memberikan konsultasi pada KPU daerah.

“Kita (KPU RI,-red) memberi masukan saja konsultasi, bahwa misalnya dalil pemohon seperti ini kita mestinya termohon mengajukan saksi terkait hal ini. Tapi yang menentukan, menghadirkan (saksi,-red), mereka juga (KPU daerah,-red),” tandas Arief.

Adapun tujuh  perkara yang memenuhi syarat formil yang akan dilanjutkan pada pemeriksaan materi gugatan adalah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lalu, Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua. (Imam M Top)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.