DPR Kebut Revisi UU Pilkada

Jakarta, PEMILU.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, semua fraksi di DPR telah sepakat untuk merevisi UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada.  Karena itu, pada pekan kedua Januari 2016 revisi UU Pilkada akan diajukan dan saat ini prosesnya belum berjalan karena DPR sedang reses.

"Ditargetkan kuartal pertama 2016 revisi UU Pilkada selesai," kata Riza, Senin (29/12).

Dia menjelaskan, revisi UU Pilkada mendesak dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada tahap berikutnya. Menurutnya, dalam pembuatan UU Pilkada, dihadapkan berbagai persoalan, misalnya, waktu pembahasannya sempit, pilkada dengan model dan tradisi baru, dan pelaksanaan Pilkada serentak dengan adanya tahapan.

"Sejak awal kami menyakini bahwa Pilkada tahap I belum sempurna sehingga kami meyakini pascapilkada perlu dilakukan penyempurnaan," ucapnya.

Riza mencatat ada beberapa poin yang harus direvisi misalnya terkait calon tunggal, konflik internal parpol, batas waktu penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi dan batasan selisih suara yang diajukan gugatan di MK apakah 0,5 sampai dua persen dari jumlah penduduk dianggap ideal atau tidak.

Dia menilai, perlu dipertimbangkan untuk dinaikkan presentasenya batasan selisih suara karena dua persen tidak sulit untuk orang melakukan kecurangan.
"Kalau tetap dua persen maka kita memudahkan dan melegalkan kecurangan, karena itu (kecurangan) dapat diperoleh melebihi dua persen," ujarnya.


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.