Gali Potensi Masyarakat Sebagai Penyelenggara, KPU Kota Cirebon Gelar Kelas Pemilu

CIREBON, kota-cirebon.kpu.go.id – Guna menggali potensi masyarakat sebagai penyelenggara adhoc pada gelaran Pilkada Serentak Tahun 2018, KPU Kota Cirebon mengadakan Kelas Pemilu dengan menggambil tempat di Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Cirebon, Sabtu-Minggu (30/9-1/10). Kegiatan ini dilaksanakan menjelang tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilgub Jabar dan Pilwalkot Cirebon Tahun 2018 yang rencananya akan dimulai tanggal 12 Oktober mendatang.

Sebelumnya KPU Kota Cirebon telah membuka pendaftaran Kelas Pemilu tanggal 27-29 September 2017 melalui laman serta akun resmi media sosial KPU Kota Cirebon. Persyaratan untuk diikutsertakan sebagai peserta menyesuaikan dengan persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS maupun KPPS yaitu berusia paling rendah 25 tahun, pendidikan paling rendah SLTA/sederajat dan berdomisili di wilayah Kota Cirebon, dibuktikan dengan fotokopi e-KTP.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Panitia, Kelas Pemilu yang dibagi menjadi 4 gelombang ini diikuti oleh setidaknya 140 orang peserta yang didominasi oleh mantan penyelenggara adhoc pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya. Bertindak sebagai narasumber yaitu para komisioner KPU Kota Cirebon.

Selain berbentuk penyampaian materi yang mencakup peraturan-peraturan baru serta tugas-tugas pokok penyelenggara adhoc, konsep yang dikemas dalam Kelas Pemilu ini juga berupa Focus Group Discussion (FGD). Isu-isu yang menjadi bahan diskusi antara lain meliputi tahapan-tahapan krusial seperti pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.

Diharapkan dari kegiatan ini akan terjaring calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang handal sebagai penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2018. “Kami menginginkan anggota PPK, PPS dan KPPS yang nantinya akan terbentuk, telah memiliki kompetensi sebagai penyelenggara. Apalagi untuk Pilkada Serentak Tahun 2018 terdapat peraturan-peraturan yang berbeda dengan Pilkada sebelumnya, tentunya selain paham akan tupoksi mereka, juga wajib memahami peraturan-peraturan baru tersebut,” tutur Dita Hudayani, anggota KPU Kota Cirebon Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. (Media Center)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.