Hadapi Agenda Sidang MK, KPU Terus Siapkan Alat Bukti dan Jawaban

Jakarta, kpu.go.id Menghadapi persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPilkada) Tahun 2015 yang esok akan membahas jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon atas dalil yang telah diajukan, KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota hingga sore ini terus menyiapkan jawaban resmi serta melengkapi alat bukti yang akan digunakan dalam persidangan, Senin (11/1).
 
Jika sesuai dengan jadwal, besok (12/1) MK akan mendengarkan 51 jawaban serta pengajuan alat bukti dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pihak termohon.
 
Setidaknya terdapat 15 daerah yang saat ini (18.34 WIB) sedang mengirimkan dokumen dari Swiss-belhotel ke gedung MK terkait alat bukti, jawaban resmi KPU, serta Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk kuasa hukum.
 
Sebelumnya, pukul 11.11 WIB terdapat 21 daerah yang telah menyelesaikan penyerahan alat bukti persidangan dan ada sebanyak 24 daerah yang telah menyerahkan jawaban serta SKK kepada panitera MK.
 
Untuk menghadapi persidangan MK, KPU Pusat memberi fasilitasi hukum melalui konsultan, sehingga jawaban serta penyiapan alat bukti dari KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dapat disusun secara rapi dan sistematis.
 
Fasilitasi tersebut menurut Anggota KPU RI Ida Budhiati merupakan tanggung jawab KPU sebagai penanggung jawab akhir pelaksanaan Pilkada Tahun 2015.
 
“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini menjadi tanggung jawab bersama, dan KPU (Pusat) sebagai penanggung jawab akhir. Nah kami (KPU Pusat) sekarang melakukan supervisi dan pengendalian untuk memastikan mereka (KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota) siap untuk memberikan penjelasan pada persidangan Mahkamah Konstitusi,” tutur Ida.
 
Empat Permohonan Dicabut
 
Sementara itu, hingga hari ketiga (Senin, 11 Januari 2015, pukul 15.00 WIB) dalam sidang MK terkait PHPilkada 2015 terdapat 4 (Empat) pemohon yang menggugurkan permohonannya.
 
Keempat permohonan yang digugurkan tersebut antara lain dari Kabupaten Boven Digoel (Papua) atas nama pemohon Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba, Kabupaten Pesisir Barat (Lampung) atas nama pemohon Aria Lukita Budiman dan Efan Tolani, Kabupaten Toba Samosir (Sumatera Utara) atas nama pemohon Poltak Sitorus dan Robinson Tampubolon, dan Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan) atas nama pemohon Iqbal Yudiannoor dan Sahiduddin.
 
Dengan berkurangnya 4 permohonan tersebut, jumlah permohonan PHPilkada yang semula berjumlah 147, menyusut menjadi 143 permohonan. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.