Ini Alasan KPU RI Perlunya UU Pilkada Direvisi

Jakarta, Beritaempat – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ida Budhiati menegaskan dari awal agar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu direvisi kembali.

“Sejak awal, KPU sudah menyampaikan memang ada kebutuhan untuk menyempurnakan UU Pilkada yang mengatur Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah,” tutur Ida Budhiati di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (21/01).

Ida menilai, bahwa terdapat norma Undang-undang yang tidak bisa diwadahi oleh Peraturan KPU terkait dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu).

“Antara lain terkait dengan elemen strategis tata cara pencalonan, perubahan signifikan terkait putusan MK, berapa persentase calon persorangan, kemudian terkait paslon tunggal,” papa Ida.

Perlunya revisi undang-undang Pilkada, Menurut pandangan anggota KPU tersebut, untuk memperbaiki kulitas Pemilu yang harus dibenahi dari level Undang-undang terlebih dahulu.

“Kemudian, penataan kembali keadilan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, dari sisi adamistrasi sengketa TUN,” tandasnya.

Selebihnya, jelas Ida, persoalan yang berkaitan dengan pemegakan hukum Pemilu yang seyogyanya untuk diatur kembali agar tercipta keadilan pemilu.

“Penegakan hukum Pemilu, perlu diatur kembali, bukan hanya untuk kepastian pemilu tetapi juga keadilan Pemilu,” pungkas dia.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengadakan rapat dengan Komisi II DPR RI membahas revisi Undang-undang Pilkada Nomor 8 tahun 2015, di gedung DPR RI, Senin (18/01).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Tjahjo meminta masukan pada DPR RI dalam perbaikan undang-undang Pilkada. Sehingga ia menargetkan undang-undang Pilkada selesai pada bulan Agustus 2016. (Imam M Top)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.