Ini Alasan MK Konsisten Dengan Pasal 158 UU Pilkada

Jakarta, rumahpemilu.org - Pasal 158 UU 8/2015 Tentang Pilkada menuai kritik dari sejumlah pihak, akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) tetap konsisten dengan Pasal 158. Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan pilkada kali ini berbeda dengan pengaturan pilkada sebelumnya, dimana pengaturan pilkada sekarang ditentukan batas-batas tegas pelaksanaan kewenangan a quo.

“Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai rezim Pemilu, Pilkada berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum,” kata Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dalam pembacaan putusan sengketa di Gedung MK (21/1).

Menurut Mahkamah, perbedaan ini bukan hanya dari segi istilah, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan perbedaan konsekuensi hukum. Terutama bagi mahkamah dalam memutus hasil perselisihan pilkada.

I Dewa mengatakan ketika pilkada sebagai rezim Pemilu, Mahkamah memiliki keleluasaan melaksanakan kewenangan konstitusinya, yakni tunduk pada ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan ini yang melahirkan putusan mahkamah yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum.

“Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif,” katanya.

Akan tetapi pada pilkada kali ini, kata I Dewa, selain bukan rejim pemilu, UU Pilkada membatasi kewenangan a quo yakni hanya memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara. Selain itu terdapat syarat kumulatif yang harus dipenuhi pasangan calon seperti tenggang waktu pengajuan, pihak-pihak yang mengajukan, serta adanya ketentuan persentase perbedaan perolehan suara.

“Tidak terdapat pilihan lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbisdigariskan dalam UU Pilakda. Lagi pula Putusan Mahkamah No 51 /PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli, menyatakan pasal 158  sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU,” katanya. [Debora]


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.