Ini Alasan Pemerintah Targetkan Penyelesaian Revisi UU Pilkada Paling Lambat Agustus Mendatang

Jakarta, Beritaempat – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mempersiapkan draf revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dan revisi Undang-undang Partai Politik.

“Yang pertama, kesepakatan antara pemerintah yang diwakili Menkumham dengan rapat Baleg (DPR,-red) diputuskan mengenai revisi UU Pilkada dan revisi UU Parpol diserahkan kepada pemerintah untuk mempersiapkan draf revisinya,” ujar Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Selasa (26/1).

Ia juga mengatakan, bahwa pemerintah sudah membuat tim. Tim ini, kata Tjahjo, untuk menginventarisir draf usulan pemerintah. Pekan depan Mendagri akan mengundang elemen-elemen masyarakat yang konsen di kepemiluan.

“Kemudian, kami sudah membuat tim. Tim ini akan bekerjasama dengan Menkumham untuk minggu depan mengundang elemen-elemen masyarakat seperti Perludem, LIPI dan pengamat lainnya untuk menginventarisir draf tim usulan pemerintah,” kata Tjahjo.

Yang kedua, kata Tjahjo, hasil rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bahwa revisi undang-undang tersebut paling lambat Agustus 2016 sudah selesai, yang kemudian disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “KPU juga meminta mudah-mudahan paling lambat Agustus 2016 itu sudah selesai,” imbuh Tjahjo.

Menurutnya, penentuan batas waktu revisi UU Pilkada itu juga dipengaruhi dengan berbagai persiapan KPU RI untuk mempersiapkan Pilkada serentak gelombang kedua pada Tahun 2017 dan periodeisasi kepemimpinan KPU RI yang akan ada pergantian.

“KPU kan mempersiapkan untuk Pilkada tahun depan. KPU juga akan ada pergantian komisioner juga. Jadi paling lambat Agustus revisi UU Pilkada selesai,” tandasnya. (Ahmad Halim)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.