Ini Keterbatasan Kewenangan KPU Dalam Tangani Pelanggaran Politik Uang

Jakarta, Beritaempat – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafiz Gumay mempertanyakan lembaga yang mempunyai kewenangan kuat menangani politik uang. Menurutnya, ruang gerak KPU terbatas untuk menangani praktek politik uang yang dianggap masih terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.

“(Politik uang,-red) ini sebetulnya kita (KPU,-red) bicarakan, cuma memang dalam hal pengaturan, siapa yang punya otoritas? Kami itu terbatas,” kata Hadar di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/2).

Menurut Hadar, perkara politik uang masuk pada pengawasan penegakan hukum. Hal tersebut, jelas dia, sesuai dengan undang-undang yang memberikan tugas dan wewenang kepada penegakan hukum. “Kami ada (wewenang,-red) tapi terbatas sekali,” imbuhnya.

Kemudian, ia melanjutkan, bahwa KPU bisa menangani pelanggaran politik uang saat kasus tersebut sudah mendapatkan putusan terlebih dahulu dari lembaga penegak hukum. Semisal, dalam proses adminsitrasi, KPU dapat mendiskualifikasi para calon yang terbukti melakukan politik uang.

“Tetapi menuju ke sana lebih banyak elemen para penegak hukumnya, mulai dari Panwas, kepolisian, kejaksaan. Kami hanya memastikan kepada aparat kami supaya tidak ikut bermain, seperti yang dikeluhkan juga di MK,” paparnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan, salah satu model politik uang adalah mempengaruhi penyelenggara pemilu untuk mengubah hasil. “Tentu kami akan memastikan aparat kami orang baik, berintegritas, sistem pengawasasn yang harus dirapikan,” ujarnya. (Imam M Top)

Sumber : http://www.beritaempat.com/ini-keterbatasan-kewenangan-kpu-dalam-tangani-pelanggaran-politik-uang/


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.