Kemendagri : Konstitusi Atur Anggaran APBN Untuk Pemilu, Bukan Pilkada

KBRN, Jakarta : Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Doddy Riatmaji mengatakan konstitusi di Indonesia telah menjelaskan bahwa pemilu telah disebutkan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD. Dikatakannya, anggaran pilkada daerah telah bersumber dari APBD.

“Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa di konstitusi kita pemilu sudah disebutkan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD dan anggota DPD. Terkait persoalan pemilihan kepala daerah bila sudah anggarannya dari daerah dan sebaiknya anggaran bersumber dari APBD,” jelas Doddy, Kamis (17/3/2016).

Oleh karena itu, jelasnya,  dalam penyelenggaraan pemerintah daerah itu kebetulan yang menyelenggarakan pemilu dan pilkada tersebut adalah KPU Pusat, dan KPU Provinsi.

“Oleh karena itulah yang dipikirkan Kemendagri bila polisi mengamankan pemilihan kepala daerah itu dan ada anggaran yang bersumber dari kepala negara. Di dalam rangka untuk mengalokasikan dana hibah itu kepala daerah dan DPRD yang mengikuti pilkada itu jangan main-main untuk dana tersebut, dan semuanya sudah dialokasikan,” jelasnya.

Untuk alokasi pilkada sudah  diperhitungkan oleh pemerintah. Ia mencontohkan bila Jawa Timur itu anggarannya Rp1,2 triliun dan telah dianggarkan di APBD misalnya. (SAS/WDA)

Sumber: http://rri.co.id/post/berita/257844/nasional/kemendagri_konstitusi_atur_anggaran_apbn_untuk_pemilu_bukan_pilkada.html


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.