KPU Bisa Kerjasama dengan Perusahaan Asing untuk Distribusi Logistik

 

Ambon, kpu.go.id – Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kota Ambon Manise, Maluku, Anggota KPU RI, Arief Budiman mengatakan bahwa kebutuhan logistik dalam pemilihan kepala daerah menjadi hal yang krusial, Selasa (26/7).

Karena pentingnya kebutuhan logistik tersebut, Arief mengatakan KPU di daerah bisa bekerja sama dengan perusahaan asing untuk mengejar pengiriman logistik yang mendesak.

“Dulu ketika KPU RI mengambil alih Provinsi Sultra (Sulawesi Tenggara), waktu itu ada Pemilukada di Kabupaten Morowali, saya lupa Morowali atau Morowali Utara. Kami datang ke sana tidak ada pesawat. Pesawat yang paling dekat itu punya perusahaan nikel asal Brasil, kita ngomong kalau tidak pakai pesawat itu harus perjalanan darat 12 jam. Maka kita membayarregular flight milik perusahaan itu yang sebagian kursi pesawatnya dijual,” jelas Arief di ballroom Hotel Natsepa, Ambon.

Meski Arief mengatakan KPU bisa bekerja sama dengan perusahaan asing, ia mengatakan bahwa semua biaya yang keluar atas kerja sama tersebut harus dibiayai dengan anggaran KPU.

“Jadi bukan mereka membiayai kita. Misalnya di daerah itu nggak ada transportasi publik kecuali transportasi yang dimiliki oleh perusahaan asing, maka kita sewa kapalnya (alat transportasi) untuk membantu kita mengirim logistik,” lanjut Arief.

Arief mengingatkan, opsi bekerja sama dengan perusahaan asing itu boleh dilakukan jika di suatu wilayah memang tidak ada perusahaan dalam negeri yang bisa melakukan distribusi logistik tersebut.

“Nah jika ada perusahaan dalam negeri, kita sebaiknya menggunakan perusahaan dalam negeri. Kecuali memang tidak ada lagi,” papar dia.

Pembiayaan tersebut perlu dilakukan oleh KPU karena dalam menggelar pemilihan, KPU perlu menjaga prinsip kemandirian. “Jadi bukan dia (perusahaan asing) membiayai kita, karena pemilu harus mandiri yang dibiayai oleh APBD,” terang Arief.

Prinsip pembiayaan mandiri tersebut harus tetap dilakukan oleh KPU baik saat bekerja sama dengan perusahaan asing, dalam negeri ataupun dengan instansi lain seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI).

“Sama saat kita tidak bisa pakai transportasi umum, dan kita kerja sama dengan Polisi dan TNI. tapi ingat kita yang membiayai itu,” tandasnya. (rap/red. FOTO KPU/rap/Hupmas)

http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2016/5077/KPU-Bisa-Kerjasama-dengan-Perusahaan-Asing-untuk-Distribusi-Logistik


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.