KPU Gelar Rapat Implementasi Dana Hibah Pilkada 2015

Jakarta, kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Implementasi, Rekonsiliasi, Evaluasi, dan Simulasi Pelaksanaan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015. Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dimulai dari awal tahun lalu (2015) hingga pertengahan tahun 2016 dapat berjalan lancar tanpa kendala dari ketersediaan anggaran tersisa yang berasal dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Selasa (26/1).
 
Heri Utomo, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pelaksanaan Anggaran 04 Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang hadir sebagai narasumber mengatakan mekanisme mengenai hibah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, dan PMK Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
 
Selain dua PMK tersebut ada juga Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang Dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.
 
Heri mencontohkan, jika KPUD menandatangani NPHD dengan pemerintah daerah (pemda) sebesar satu miliar, yang akan digunakan untuk membiayai tahapan pilkada hingga Maret 2016 dengan tiga tahap pencairan, yakni pada Juni 2015 sebesar 300 juta, Bulan November 2015 600 juta, sedangkan sisa anggaran sebesar 100 juta akan dicairkan pada Januari 2016, maka KPUD perlu melakukan revisi rencana penggunaan dana pada tahun 2015 sebesar 900 juta.
 
“Contoh ada NPHD 1 miliar, kemudian disepakati digunakan sampai dengan Maret 2016. Rencana pengucuran dananya di Bulan Juni 2015 300 juta, di Bulan November (2015) 600 juta, tetapi yang 100 akan dikucurkan di Januari 2016. Maka yang bisa kita revisi sesuai rencana penggunaan dana Tahun 2015 adalah sebesar 900 juta,” kata Heri.
 
Jika dari rencana penggunaan anggaran Tahun 2015 yang sebesar 900 juta itu hanya digunakan sebesar 850 juta, Heri menjelaskan, dana yang tersisa sebanyak 50 juta dapat digabungkan dengan jumlah sisa dari NPHD yang sebelumnya telah disepakati.
 
“Jika dari angka 900 juta itu realisasi belanjanya hanya 850 juta saja, maka 50 juta sisa uang tadi itu bisa disatukan untuk revisi tahun berikutnya. Jadi sisa uang 50 juta tadi bisa kita revisi bersamaan dengan sisa NPHD yang sifatnya multiyears (tahun jamak) yang akan dikucurkan pada Januari 2016. Jadi di Tahun 2016 akan ada revisi on top sebesar 150 juta,” papar Heri.
 
Mengenai jumlah anggaran yang direncanakan dengan realisasi penggunaan anggaran yang berbeda, Heri mengatakan, KPUD tidak perlu melakukan revisi atas perubahan penggunaan anggaran tersebut sebagai antisipasi keterlambatan pengajuan revisi anggaran.
 
“Itu tidak perlu direvisi, kalau direvisi saya yakin akan telat lagi. Yang jelas kita punya dasar dimana pada 2015 rencananya dipakai 900 (juta) tapi ternyata realisasinya hanya 850 (juta), maka sisa 50 juta jika memang masih dipakai di 2016, kita geser dengan revisi sisa NPHD yang 100 juta,” jelas dia.
 
Acara yang digelar oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU itu diikuti oleh 135 satuan kerja KPUD yang melaksanakan tahapan Pilkada tahun 2015. Sesuai jadwal, rapat tersebut akan dibagi menjadi dua gelombang, gelombang pertama digelar hari ini dan besok (26 dan 27 Januari). Sedangkan pada Kamis dan Jumat (28 dan 29 Januari) akan digelar rapat gelombang kedua yang diikuti oleh 137 satker.
 
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU RI, Nanang Priyatna mengimbau peserta rapat untuk mendokumentasikan dan mencatat seluruh kelengkapan dokumen terkait NPHD, sehingga jika akan dilakukan pemeriksaan, KPUD telah memiliki dokumen untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pilkada. 
 
“Dokumen-dokumen perlu diadministrasikan, dicatat dan didokumentasikan dengan baik supaya saat diminta oleh pemeriksa semua sudah ada dokumennya. Jadi catatan kita sama, antara pusat dengan bapak/ibu (KPUD) dan kelengkapan dokumennya tersedia sehingga bisa dibuktikan,” kata Nanang. (rap/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.