KPU Kota Cirebon Hadiri Undangan DPC Hanura Kota Cirebon

Cirebon - Dalam rangka Sosialisasi Peraturan dan Tata Cara Berkampaye, Jum’at tanggal 7 Februari 2014 DPC Hanura mengadakan sosialisasi kepada para calon legislatifnya di Balai Pemenangan Pemilu DPC Hanura di Jl. Lawanggada No. 49 Kota Cirebon itu. DPC Hanura mengundang para Caleg baik dari Kota Cirebon maupun dari Kabupaten Cirebon, sebagai narasumber DPC Hanura mengundang Komisioner KPU Kota Cirebon, Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kota Cirebon.

 

Mengawali diskusi sosialisasi itu Ketua DPP Hanura, Dr. H. Yuddy Crisnandi, ME mengimbau kepada Caleg baik Caleg Kota maupun Caleg Kabupaten Cirebon untuk tetap menaati aturan berkampaye yang benar.

 

Mengingat Pemilihan Legislatif tinggal 61 hari lagi, maka DPC  Hanura Kota Cirebon mulai mendiskusikan sosialisasikan aturan dan cara-cara berkampaye yang benar agar tercipta Keadaan Cirebon yang tetap BERINTAN.

 

Kemudian Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani, SE. Ak menyampaikan Peraturan kegiatan berkampaye berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 86 :

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang:

  1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  4. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  5. mengganggu ketertiban umum;
  6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
  8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  9. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
  10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

  1. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
  2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  3. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
  4. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  5. pegawai negeri sipil;
  6. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  7. kepala desa; dan
  8. perangkat desa.

 

Dalam hal penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, KPU Kota Cirebon sudah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 71/Kpts/KPU Kota-011329166/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 60/kpts/kpu kota-011329166/2013 Tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cirebon Tahun 2014.

 

Adapun yang mengatur Alat Peraga Kampaye dinyatakan sebagai berikut ;

  1. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD ;
  2. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Kelurahan atau nama lainnya;
  3. Bendera, umbul-umbul (diperuntukan hanya untukPartai Politik), dan alat peraga lainnya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tempat yang tidak dilarang;
  4. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD denganukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang  ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon bersama Pemerintah Daerah;

 

Sementara itu kawasan Kota Cirebon yang dilarang untuk berkampaye yaitu sepanjang Jalan Siliwangi dan sayap jalan/gang radius 10 meter dan sepanjang Jalan R.A. Kartini dan sayap jalan/gang radius 10 meter.

 

Begitu pula jadwal kampaye diatur dalam Pasal 25 yaitu;

  1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
  2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (e; iklan elektronik) dan huruf (f; rapat umum), dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
  3. Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

 

Kampanye yang dilakukan dengan cara iklan di media massa cetak dan atau media massa elektronik serta rapat umum hanya boleh pada tanggal 16 Maret s/d 5 April 2014 berdasarkan PKPU 21/2013 tentang tahapan Pemilu 2014.

 

Kepada semua yang hadir, Emirzal mengatakan berulang kali menyampaikan Surat Keputusan 71 Tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ke masing-masing Parpol untuk diteruskan ke Calegnya. Di Samping itu KPU juga mengimbau kepada Partai Politik yang ada di Cirebon tidak terkecuali Partai Hanura untuk melaporkan Rekening khusus dana kampaye dan laporan awal dana kampaye pelaporan priode II yang berakhir pada tanggal 2 Maret 2014, karena apabila terlambat dapat dikenakan sanksi pembatalan terhadap partai politik yang bersangkutan. Khususnya para caleg diwajibkan untuk mengisi DK13 atau Formulir Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. (Media Center – dd/dn)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.