KPU Minta Pemerintah Bantu

 Rabu 04-11-2015 07:13:00

JAKARTA, KOMPAS— Persoalan pencalonan, anggaran, hingga distribusi logistik masih mengganjal persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember 2015. Komisi Pemilihan Umum meminta pemerintah membantu menyelesaikan sejumlah persoalan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pilkada itu.

Persoalan seputar pencalonan yang masih belum tuntas terkait masih adanya calon yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. "Kami akan menanti proses itu sampai 15 November. Apabila pasangan calon sudah final, kami bisa melanjutkan pekerjaan selanjutnya, yaitu memfasilitasi pencetakan surat suara," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik di Kantor Presiden seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa (3/11).

Sebaliknya, jika masalah itu belum selesai, tahapan pilkada akan terganggu. Pencetakan surat suara belum bisa dilakukan karena penentuan pasangan calon belum sampai tahap akhir.

Masalah lain yang masih mengganggu, lanjut Husni, adalah ada pengurangan anggaran pilkada. Persoalan ini terjadi di Musi Rawas (Sumatera Selatan), Provinsi Bengkulu, Kabupaten Minahasa Utara (Sulawesi Utara), dan Kabupaten Toraja Utara (Sulawesi Selatan). "Guna mengatasi persoalan seperti ini, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi tingkat nasional pada 12 November," ujar Husni.

Komisioner KPU, Arief Budiman, menambahkan, distribusi logistik di sejumlah daerah juga mengkhawatirkan. Ketika masuk musim hujan, distribusi logistik di wilayah pegunungan di Papua dan wilayah kepulauan, seperti Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau, harus menjadi perhatian.

Persoalan berikutnya, kata Arief, baru 30 persen daerah yang anggarannya telah dicairkan 100 persen. Daerah lainnya belum dicairkan atau baru sebagian dicairkan. Hal itu tergantung dari pemerintah daerah setempat. Padahal, ketika dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani, dana seharusnya sudah bisa ditransfer.

Semua potensi kerawanan itu menjadi bahan diskusi pertemuan antara komisioner KPU dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Selain KPU, hadir dalam acara tersebut Badan Pengawas Pemilu dan unsur pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara itu, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam pertemuan itu, Presiden bertanya tentang pilkada kali ini yang digelar serentak di 269 daerah yang terkesan tidak terlalu semarak. Alat peraga kampanye tidak terlalu mencolok di sejumlah tempat.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyampaikan, hal itu perlu menjadi catatan bersama. "Di satu segi memang harus dikontrol jangan sampai berlebihan, tetapi di lain segi nuansa pestanya jangan hilang," tuturnya.

Saling bertentangan

Secara terpisah, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra mengusulkan, penyederhanaan penanganan sengketa dengan mengonsentrasikan penyelesaian sengketa ke satu institusi. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari putusan sengketa yang saling bertentangan dari institusi berbeda.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menuturkan, munculnya putusan berbeda akan dicegah dengan memasukkan aturan yang lebih detail saat revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang akan dimulai Januari 2016.

Putusan yang bertentangan itu, misalnya, terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dua pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Humbang Hasundutan mengajukan sengketa ke Panitia Pengawas Pemilu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Panwas menyatakan, KPU daerah harus menetapkan pasangan Palbet Siboro dan Henri Sihombing. Sementara itu, PTTUN Medan membatalkan putusan KPU mengenai penetapan pasangan calon sekaligus memerintahkan KPU memasukkan Harry Marbun dan Momento Sihombing sebagai pasangan calon.

Adapun KPU Humbang Hasundutan sempat menolak pendaftaran kedua pasangan calon itu karena rekomendasi dari Partai Golkar tidak lengkap. Kepengurusan Golkar hasil Munas Bali memberi rekomendasi kepada Harry Marbun dan Momento, sedangkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta merekomendasikan Palbert Siboro dan Henri. DPP Golkar Munas Bali kemudian memindahkan rekomendasi dari Harry ke Palbert.

Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, KPU Humbang Hasundutan sudah melaksanakan putusan PTTUN. (GAL/NDY)

 


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.