KPU Siap Dimintai Pendapat Terkait Revisi Undang-undang Pilkada

Jakarta, Beritaempat – Menteri Dalam Negeri  Tjahjo Kumolo mengadakan rapat dengan Komisi II DPR RI membahas revisi Undang-undang Pilkada Nomor 8 tahun 2015, di Gedung DPR RI, pada Senin (18/01) yang lalu.

Menteri Tjahjo meminta masukan pada DPR RI dalam perbaikan Undang-undang Pilkada. Sehingga, ia menargetkan Undang-undang Pilkada selesai pada bulan Agustus 2016.

Pertemuan antara pemerintah dengan DPR yang fokus membahas revisi Undang-undang Pilkada, oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman disambut positif.

Kalau KPU sendiri, kata Arief, sudah siap manakala nantinya dimintai masukan oleh pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-undang Pilkada.

“Siaplah! KPU ini apa yang kita kerjakan, yang kita rasakan.” kata Arief di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Rabu (20/01).

Kemudian, Arief menyampaikan, bahwa KPU RI sudah mempunyai catatan tersendiri. Namun, secara resmi catatan tersebut belum tersampaikan. “Dulu kita rapat koordinasi dengan presiden, menteri, menyampaikan berapa catatan itu, tapi dalam forum rapat revisi Undang-undang kan belum,” ungkapnya.

KPU hanya sebatas diskusi dan perbincangan semata terkait undang-undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Pasalnya, tim revisi Undang-undang belum terbentuk. “Beda dengan kajian IT yang kita bentuk, kalau ini (tim revisi Undang-undang) belum,” pungkasnya. (Imam M Top)

 


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.