KPU Siapkan Konsultan Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum, Selasa (5/1) ini, mengumpulkan KPU daerah untuk mendiskusikan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang mereka hadapi di Mahkamah Konstitusi. Langkah ini diambil setelah kemarin KPU mengumpulkan konsultan hukum yang akan membantu KPU daerah. Para konsultan hukum itu diminta menganalisis dan memetakan 147 permohonan sengketa yang telah didaftarkan ke MK.

"Kami ingin semua lebih tertib dan pasti serta kami punya cukup informasi untuk mendalami daerah-daerah itu," kata komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kemarin di Jakarta.

Ferry menuturkan, masih tersedia cukup waktu untuk mengonsolidasikan informasi terkait permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP). Pasalnya, baru pada pertengahan Januari ini MK akan memutuskan mana permohonan yang akan diteruskan serta permohonan yang akan dihentikan.

Sementara itu, selain menggugat lewat MK, tim kuasa hukum Jusuf Serang Kasim-Marthin Billa, pasangan yang kalah pada Pilkada Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), juga menempuh jalur lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Kemarin, Andi Syafrani, tim kuasa hukum Jusuf SK-Marthin Billa, mengambil nomor registrasi perkara gugatan pilkada di MK, Jakarta. "Sidang pertama dijadwalkan 7 Januari dan 18 Januari ada putusan sela," ujarnya.

Pada pilkada lalu, pasangan Irianto-Udin membukukan perolehan 143.592 suara atau 53,02 persen, lebih banyak dari Jusuf SK-Marthin Billa yang meraup 127.184 suara atau 46,97 persen. Namun, kubu Jusuf SK-Marthin Billa tidak menerima hasil itu.

Kerusuhan terjadi seusai rapat pleno penghitungan suara di aula serbaguna kompleks Kantor Gubernur Kaltara, 19 Desember 2015. Kepolisian menetapkan 33 tersangka dalam kerusuhan itu.

Pilkada susulan

Kemarin, perwakilan KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendatangi KPU pusat untuk mengonsultasikan pemungutan suara susulan pilkada provinsi itu yang akan digelar 27 Januari mendatang.

Kalteng merupakan satu dari lima daerah yang pelaksanaan pilkadanya ditunda karena hingga sehari jelang pemungutan suara 9 Desember 2015 masih berlangsung proses hukum sengketa pencalonan. Empat daerah lain, yakni Kota Manado (Sulawesi Utara), Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun (Sumut), serta Kabupaten Fakfak (Papua Barat).

Ketua KPU Kalteng Ahmad Syari mengatakan, surat suara yang berjumlah sekitar 2 juta lembar sudah siap di setiap kabupaten dan kota. Namun, dia masih menunggu kepastian tambahan anggaran dari Pemprov Kalteng. Anggaran itu antara lain untuk honor penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan dan kelurahan yang besarnya Rp 6 miliar tiap bulan.

"Desember lalu honor sudah dibayarkan, tetapi karena tertunda harus ada tambahan honor. Kami juga butuh biaya untuk mendistribusikan logistik pemilihan," katanya. (GAL/RYO/PRA)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.