KPU Terima Penghargaan dari Kemitraan atas Transparansi Data Pemilu

Keterangan Foto : Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik (kiri), menerima penghargaan dari Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Sarosa, atas prakarsa dan inovasi KPU dalam transparansi data pemilu.

Jakarta, kpu.go.id- Kemitraan (Partnership for Governance Reform) memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017 atas prakarsa dan inovasinya dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Pemilu 2014. Prakarsa dan inovasi tersebut dapat dilihat dari publikasi data pemilu secara online melalui www.kpu.go.id, terutama publikasi scan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), yakni formulir model C1, dan informasi tentang sertifikat hasil rekapitulasi di semua tingkatan, sehingga dapat diakses dan dikontrol oleh semua pihak.


Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, menerima sertifikat penghargaan dari Kemitraan, yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Sarosa, di Ruang Rapat Lantai I KPU RI, Selasa (5/8). Hadir pula pada kesempatan ini, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman, Sigit Pamungkas dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah.


Dalam sambutannya,Wicaksono Sarosa mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan KPU pada Pemilu 2014 merupakan suatu terobosan baru yang sangat baik, yang belum pernah dilakukan KPU periode sebelumnya. Bagi Kemitraan, prakarsa dan inovasi ini menunjukkan KPU telah mempraktikkan prinsip open governance, yang merupakan syarat utama tercapainya good governance.


“Transparansi data ini kami maknai sebagai bentuk nyata dari komitmen KPU dalam menjalankan asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas kepentingan umum dan asas akuntabiltias. Semua itu merupakan asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,” terang Wicaksono.


Kemitraan merinci data pemilu yang telah disajikan online melalui website www.kpu.go.id  pada Pilpres 2014. Diantaranya scan Form Model C1, Form Model DA1, DB1, DC1, dan DD1. Selain itu KPU menyajikan laporan rekening khusus dana kampanye, laporan penerimaan dana kampanye tahap I dan II serta laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan capres-cawapres, baik di website resmi KPU pusat maupun daerah. Kemudian, KPU juga menyajikan berkas administrasi persyaratan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden serta publikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).


“Publikasi DPT secara online ini membuka akses mudah bagi WNI yang punya hak pilih untuk mengetahui apakah dirinya telah tercantum dalam DPT, juga mempermudah ruang untuk mengadvokasi hak pilihnya jika belum tercantum dalam DPT,” jelas Wicaksono.


Ia menambahkan, dengan diunggahnya semua data itu, tidak hanya memudahkan monitoring tapi juga membangkitkan gairah dari masyarakat untuk terlibat dalam menjaga integritas pemilu. “KPU telah memberikan transparansi dan jaminan akses publik secara online, yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, ini suatu hal yang luar biasa. Bahkan saya baca di media, pemuatan scan C1 itu belum pernah terjadi di pemilu dimanapun,” ungkap Wicaksono.


Oleh karena itu, Kemitraan telah mengajukan usulan kepada Museum Rekor Indonesia (MURI) agar KPU mendapat penghargaan rekor MURI untuk kategori pertama dalam memublikasikan data-data pemilu tersebut secara online dan kategori terbanyak karena telah berhasil memublikasikan lebih dari sejuta lembar data Pemilu 2014.


Menanggapi penghargaan dan apresiasi dari Kemitraan ini, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa ini merupakan penghargaan dan apresiasi yang secara formal dan pertama diterima KPU setelah penetapan hasil Pilpres 2014. "Dan bagi kami, sudah membiasakan diri mendapat respon dari masyarakat baik respon negatif maupun respon postif. Ini merupakan sebuah apresiasi yang secara formal kami terima dan yang pertama setelah penetapan hasil Pilpres ini," ujarnya.


“Belum semua apa yang kami cita-citakan ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun masa kerja kami, tapi mayoritas dapat terwujud. Termasuk bisa memublikasi formulir sertifikat penghitungan suara di tingkat TPS sampai mendekati 100% (yakni 98%), pada target kami tujuh hari kerja dari tanggal 9 Juli 2014,” jelas Husni menjawab pertanyaan salah seorang wartawan tentang tanggapannya atas penghargaan ini. (bow/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

(Sumber : kpu.go.id)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.