KPU Tunggu Revisi UU Pilkada Untuk Ganti PKPU

Jakarta, Beritaempat – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa Perubahan Peraturan KPU untuk Pilkada 2017 akan segera dilakukan setelah Revisi Undang-Undang Pilkada selesai.

“Saya kira kita bisa bagi dua yah, proses perubahan pada level UU dan perubahan level pada PKPU. Dalam jadwal kami proses evaluasi itu masih berjalan. Idealnya kami menunggu semuanya,” kata Hadar di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/2).

Namun, lanjutnya, DPR masih memproses revisi undang-undang Pilkada. Terhadap hal itu, DPR masih menginginkan draft dari pemerintah, pandangan KPU dan Bawaslu, terhadap perubahan undang-undang Pilkada.

“Sehingga mereka punya bahan juga, saya kira itu bisa dimengerti. Jadi kemarin mereka dua minggulah kami diminta serahkan, kami berusaha sebetulnya. Tapi ada break sana sini, agak dua minggu lewat,” ujarnya.

Harapannya, dalam pleno nantinya, KPU dapat menetapkan berbagai masukan terhadap undang-undang Pilkada. Semisal, terkait pengajuan pendaftaran di MK. Sesuai jadwal, MK membuka permohonan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP Kada) selama 3×24 jam.

“Tapi tetap saja ada hari setelah itu, jadi yang lain tetap diterima, kita kan juga repot. Apakah tidak lebih tepat, kami menetapkan pasangan calon terpilih 3 x 24 jam yang enggak daftar ke MK. Berarti dia boleh ditetapkan dong besoknya. Eh taunya besoknya sudah masuk ke MK, masih ada kejadian begitu,” paparnya.

Oleh karena itu, jelas Hadar, KPU Daerah menetapkan pasangan calon terpilih yang tidak ada Perkara hasil Pilkada di MK di luar waktu 3×24 jam, melainkan 6 hari setelah penetapan rekapitulasi suara.

“Jadi nggak menimbulkan kerumitan. Di daerah kemaren sudah menetapkan, kemudian ada kasus di MK juga, padahal kita sudah tahu itu ditolak karena sudah lebih dari 3 x 24 jam. Nah seperti itu agak rumit dan kusut. Jadi ada yang masih kita harus putuskan, tapi dipelajari dulu lagi,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Hadar, penataan sengketa Pasangan Calon (Paslon) juga perlu ditata kembali. Pasalnya, tidak semua peserta Pilkada bisa mengikuti bursa pencalonan Pilkada.

“Kalau udah selesai yang diatur sekarang seperti yang dijadwalkan dalam PKPU dan UU Plkada itu sendiri, ya sudah itu enggak boleh lagi dong, tapi ini kan banyak, PTTUN, terus ke MA lagi, udah di PTTUN balik lagi ke Panwas,” pungkasnya. (Imam M Top)

Sumber : http://www.beritaempat.com/kpu-tunggu-revisi-uu-pilkada-untuk-ganti-pkpu/


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.