Mayoritas Pemohon Soroti Tahapan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas pemohon sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2015 di Mahkamah Konstitusi menyoroti persoalan tahapan dan teknis pemilihan, bukan mempersoalkan selisih penghitungan suara.

Hal ini sepatutnya dijadikan bahan evaluasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna memperbaiki desain pilkada agar tidak mengulang kesalahan serupa pada pilkada serentak 2017.

Fokus gugatan tersebut terungkap dari hasil pemetaan KPU atas 147 permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke MK. Dari 265 daerah penyelenggara pilkada serentak 2015, ada 132 daerah yang menjadi termohon dalam sengketa PHP. Dari 132 daerah itu, ada 3 daerah yang menjadi termohon atas tiga sengketa PHP, yakni Nabire dan Waropen di Papua serta Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

"Mayoritas atau sekitar 90 persen permohonan yang diajukan ke MK tidak berkaitan langsung dengan persoalan perselisihan hasil penghitungan suara atau perolehan pasangan calon," kata komisioner KPU, Ida Budhiati, di sela-sela Rapat Fasilitasi dan Pelayanan Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada 2015, di Jakarta, Selasa (5/1).

Menurut Ida, para pemohon sengketa PHP menyoroti persoalan pada tahapan pemilihan dan teknis penyelenggaraan, serta dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam pilkada.

Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta KPU daerah merespons permohonan penggugat kendati ada kemungkinan permohonan itu tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam ketentuan itu diatur pasangan calon yang berhak mengajukan sengketa berdasarkan selisih suara dari calon dengan perolehan suara terbesar yang berkisar 0,5-2 persen sesuai dengan jumlah penduduk di daerah penyelenggara pilkada.

Nelius Agapa, komisioner KPU Nabire, menjelaskan, dari tiga permohonan PHP di Nabire, tidak ada satu pun yang memenuhi ketentuan selisih perolehan suara maksimal 2 persen. Namun, penggugat menyoroti soal adanya dugaan perbedaan rekapitulasi suara di dua distrik dari 15 distrik di Nabire. Dia mengaku sudah menyiapkan penjelasan berikut langkah yang sudah diambil untuk menindak panitia pemilihan distrik di dua distrik tersebut.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, perselisihan hasil di MK yang didominasi fokus gugatan pada persoalan teknis dan tahapan pilkada ini harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki desain penyelenggaraan. Hal ini terkait dengan ketidakpuasan pada proses penyelenggaraan pilkada, seperti sengketa pencalonan yang tidak tuntas atau ketidakpuasan terhadap daftar pemilih tetap (DPT). Namun, hal ini juga bisa disebabkan calon tidak siap kalah sehingga kendati selisih suaranya besar, tetap mengajukan permohonan sengketa.

Jangan takut

Ketua Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengingatkan, dari 147 permohonan PHP yang diterima oleh MK, semuanya belum dinyatakan memenuhi syarat atau tidak untuk dilanjutkan dalam persidangan. MK baru akan mengumumkan hal itu pada tanggal 18 Januari.

"Ini penting diketahui publik karena ada pihak yang mengatakan seolah-olah gugatan sudah memenuhi syarat," kata Taufik Basari.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Veri Junaidi menuturkan, hakim MK tidak perlu khawatir digugat apabila menyidangkan permohonan perselisihan hasil pilkada dengan selisih suara di atas ketentuan, seperti yang tercantum di Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Apabila diyakini harus mengungkap kebenaran material, hakim konstitusi dapat saja bertindak progresif dengan menyidangkan permohonan dengan dasar hukum yang lebih maju.

Menurut Veri Junaidi, hakim berwenang untuk memutuskan segala sesuatu terkait dengan permohonan perselisihan hasil pilkada.

"Hakim juga punya kuasa untuk memutuskan apabila ada dua aturan yang bertentangan. Dalam arti kata, di satu sisi ada ambang batas pengajuan permohonan, tetapi di sisi lain ada ketentuan terkait obyek perkara yang dapat memengaruhi hasil perselisihan pilkada," ujar Veri Junaidi.

Hakim, kata Veri Junaidi, juga harus menilai mana yang lebih berat antara syarat formal pengajuan dan kebenaran material yang harus ditemukan.

Di luar perdebatan selisih suara yang dinilai sejumlah kalangan membatasi hak untuk menggugat hasil pilkada, peneliti Perludem, Fadli Ramadhani, mengatakan, untungnya masyarakat kini meyakini integritas dari para hakim konstitusi.

Pada Minggu lalu, Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, menjelang akhir tahun 2015, kepercayaan masyarakat mencapai titik tertinggi, yakni sebesar 70 persen. Sebelumnya, MK bahkan pernah terjerembab ke titik nadir ketika Ketua MA Akil Mochtar terlibat dalam kasus korupsi.

"Kita jaga betul integritas. Karena saya berasal dari Jawa Tengah, misalnya, maka dalam panel hakim yang saya ikut di dalamnya kami jelas takkan menyidangkan perselisihan dari Jawa Tengah. Begitu pula hakim konstitusi Anwar Usman, yang takkan menyidangkan perkara dari Nusa Tenggara Barat," ujar Arief.

Fadli berharap para pemohon menghadirkan bukti yang meyakinkan. Dengan demikian, panel hakim tidak langsung menolak permohonan walaupun selisih suaranya terpaut di atas 2 persen. (GAL/RYO)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.