Pekan Depan, Pengamanan Gedung Mahkamah Konstitusi Ditingkatkan

KBRN, Jakarta :  Proses persidangan perkara perselisihan hasil pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini Rabu (13/1/2016) sudah memasuki hari kelima.

Memasuki masa krusial persidangan pada Senin, 18 Januari 2016 mendatang pengamanan akan ditingkatkan.

"Pada tanggal 18 itu keputusan untuk lanjut atau tidaknya beberapa penggugat jadi kita amankan maksimal. Takutnya ada masyarakat yang kecewa karena pendukungnya digugurkan," ujar Kapolsek Metro Gambir Jakarta Pusat, AKBP Bambang Yudhantara Salamun, Rabu (13/1/2016) pagi.

"Pasukan kita juga stand by maksimal selama tiga hari mulai tanggal 5 Maret 2016 saat sidang putusan".

Hingga memasuki hari kelima, menurut Kapolsek Bambang tidak terjadi kasus yang sampai mengganggu proses persidangan.

Sementara saat berkunjung ke redaksi Radio Republik Indonesia Jakarta, juru bicara MK, Fajar Laksono mengatakan setelah agenda pemeriksaan pendahuluan dilalui, sebanyak empat gugatan pilkada di (MK) ditarik kembali oleh para pemohon. 

Empat daerah itu yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Kotabaru.

"Setelah ditarik oleh pemohon, MK selanjutnya akan menertibkan penetapannya. Jadi sekarang ini ada 143 dari total 147 gugatan yang teregistrasi yang akan dilanjutkan," ujar Fajar Laksono, Rabu (13/1/2016) pagi.

Tahap sidang selanjutnya di Mahkamah Konstitusi akan mencapai titik krusial pada tanggal 18 Januari, saat perkara 143 gugatan diteruskan atau berhenti. 

Menurut undang undang, perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama 45 hari sejak diterimanya permohonan. Dimana 45 hari tersebut dimaknai sebagai 45 hari kerja atau hingga 7 Maret mendatang. Namun, MK menyatakan tak menutup kemungkinan proses persidangan dapat diselesaikan sebelum tanggal tersebut.

"Berdasarkan sidang sidang kemarin memang banyak sekali yang mempersoalkan  dilevel proses pilkada. Misalnya incumben diduga melakukan money politik, pengerahan aparat birokrasi, dan kasus manipulasi lain yang menurut pemohon merugikan mereka. Nah apapun dalil yang diajukan pemohon nanti akan diperiksa hakim Mahkamah Konstitusi. Seluruh putusan, nanti akan diputuskan oleh sembilan hakim konstitusi yang independen dan imparsial," imbuh Fajar. (BP/WDA)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.