Pembahasan RUU Pilkada Berlangsung Kembali April

JAKARTA, kemendagri.go.id – Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota baru akan berlangsung kembali April mendatang. Sesuai dengan target dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) perubahan atas peraturan tersebut selesai Agustus 2016.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pembahasan revisi UU pemilihan kepala daerah (Pilkada) bersama DPR RI akan dioptimalkan nanti. Dengan begitu, pelaksanaan pilkada 2017 bisa menerapkan acuan undang-undang itu sebagai payung hukumnya.

“Yaah sabarlah, yang penting April dibahas,” ujar Tjahjo Kumolo saat ditemui di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (11/3)

Mendagri Tjahjo mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pihak Istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal revisi UU Nomor 8 Tahun 2015. Namun, revisi tersebut, lanjutnya, masih ada beberapa poin yang harus diharmonisasi bersama DPR RI.

“Sudah, hanya masih perlu beberapa poin untuk harmonisasi.,” jelas Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mengatakan, revisi UU Pilkada menjadi agenda Kemendagri pada 2016 ini. Ada 12 hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam rencana perubahan perturan tersebut. Pertama adalah subtansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 6 poin sebagai isu strategis.

Seperti, kewajiban PNS, anggota dewan untuk mundur pada penetapan pasangan calon. Ketentuan soal narapidana maju sebagai pasangan calon. Lalu, penghapusan syarat tidak memiliki konflik, kepentingan dengan petahana. Penyesuaian norma tentang pasangan calon tunggal.

“Dan penyesuaian norma tentang syarat dukungan calon perseorangan dari jumlah penduduk menjadi DPT pemilu sebelumnya,” kata Tjahjo dalam paparan tersebut.

Hal lainnya adalah penegasan tugas Bawaslu pusat. Kemudian, soal penegakan hukum pelanggaran kampanye, pengertian petahana, upaya peningkatan partisipasi pemilih, sanksi bagi parpol atau gabungan parpol yang tidak mengusulkan pasangan calon, dan waktu pelantikan.

“Revisi ini juga mengatur soal sanksi pidana bagi pelaku politik uang,” ungkap dia.

Mendagri juga memaparkan soal pendanaan pilkada. Menurut dia, perlu ketegasan, harus darimana anggaran pilkada, apakah APBD, APBN atau 50:50. Jumlah anggaran yang dihibahkan dan waktu penetapan APBD yang berbeda-beda mempengaruhi kelancaran anggaran pilkada.

Selain itu adalah masalah penyesuaian waktu penyelesaian sengketa dan proses pilkada. Lalu, prosedur pengisian jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah yang diberhentikan. Terakhir, penegasan soal waktu pemungutan suara.

“Hal ini penting karena terkait juga perhitungan gaji serta kompensasi bagi kepala daerah bila masa jabatannya kurang dari 60 bulan,” ujar dia.

Sumber: http://www.kemendagri.go.id/news/2016/03/11/pembahasan-ruu-pilkada-berlangsung-kembali-april


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.