PENGUMUMAN NOMOR 1/PL.03.2-Pu/3274/KPU-Kot/I/2018 TENTANG PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

 

PENGUMUMAN

Nomor: 1/PL.03.2-Pu/3274/KPU-Kot/I/2018 

Tentang

PENDAFTARAN

BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON

TAHUN 2018

 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota CirebonakanmembukaPendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

   I.   PERSYARATAN PENCALONAN

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 43/HK.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 17/HK.03.1-Kpt/3274/KPU Kot/IX/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah:

  1. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon atau sebanyak 7 (tujuh) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD Kota Cirebon Tahun  2014, atau sebanyak 40.527 (empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh) suara sah.
  2. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Cirebon hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

   iI.   TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Januari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

-

Hari, Tanggal

:

Senin – Selasa, 8 - 9 Januari 2018

-

Pukul

:

08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB

 

 

 

 

-

Hari, Tanggal

:

Rabu, 10 Januari 2018

-

Pukul

:

08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB

 

 

 

 

-

Tempat

:

Kantor KPU Kota Cirebon

Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon   

  III.   DOKUMEN PERSYARATAN

A. DOKUMEN SYARAT PENCALONAN

NO.

JENIS DOKUMEN

1.

Formulir MODEL B-KWK PARPOL (Surat Pencalonan Calon).

2.

Formulir MODEL B.1-KWK PARPOL (Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tentang Persetujuan Pasangan Calon).

3.

Formulir MODEL B.2-KWK PARPOL (Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan).

4.

Formulir MODEL B.3-KWK PARPOL (Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon).

5.

Formulir MODEL B.4-KWK PARPOL (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon dengan RPJP Daerah).

6.

Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya.

7.

Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon (Apabila Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kota).

B. DOKUMEN SYARAT CALON

NO.

JENIS DOKUMEN

1.

Formulir MODEL BB.1-KWK (Surat Pernyataan Bakal Calon), dilengkapi dengan Surat Pengajuan Pengunduran Diri/Pernyataan Berhenti sesuai status Bakal Calon, Tanda Terima dari pejabat berwenang atas penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri/Pernyataan Berhenti tersebut, dan Surat Keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti tersebut sedang diproses oleh pejabat berwenang.

2.

Formulir MODEL BB.2-KWK (Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon).

3.

Formulir MODEL BB.3-KWK (Surat Pernyataan Berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD, apabila Bakal Calon adalah pegawai BUMN/BUMD).

4.

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, Bawaslu, Panwas Kabupaten/Kota.

5.

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

6.

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:

  1. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.
  2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  3. Surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

7.

Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:

  1. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
  2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8.

Dalam hal Bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

  1. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.
  2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.
  3. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
  4. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.
  5. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

9.

Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:

  1. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

10.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

11.

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

12.

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

13.

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:

  1. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon.
  2. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak.
  3. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar.

14.

Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.

15.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

16.

Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

17.

Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.

18.

Formulir MODEL BC1-KWK (Daftar nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon).

19.

Foto Terbaru:

  1. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.
  2. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.
  3. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar.
  4. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.

Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan dan dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

   IV. LAIN-LAIN

  1. Untuk kelancaran dan ketertiban proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon memberitahukan kepada KPU Kota Cirebon paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan pendaftaran.
  2. Formulir-formulir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dapat diunduh pada laman KPU Kota Cirebon dengan alamat http://kota-cirebon.kpu.go.id.
  3. Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon juga dibuat dalam bentuk softcopy untuk diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
  4. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk Pencalonan KPU Kota Cirebon Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon Telp. (0231) 232089, 233050 Fax. (0231) 221323 atau Sdr. Moh. Arief, S.Sos, HP/WA. 085321309333.

 

 Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Cirebon, 1 Januari 2018

Ketua

                                                                                                                                                           TTD

                                                                                                                                                EMIRZAL HAMDANI


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.