Perjuangan Panjang Menegakkan Demokrasi di Indonesia

Keterangan Foto : Ketua KPU RI Juri Ardiantoro dalam Orasi Kebangsaan pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu RI, Minggu (14/8) di Car Free Day depan gedung Bawaslu RI Jakarta.
 
Jakarta, kpu.go.id – Sejarah demokrasi di Indonesia tidak dicapai dalam sekejap, karena melalui proses perjuangan panjang para pendekar demokrasi di Indonesia. Apabila merefleksi proses demokrasi tersebut, sejak orde baru Pemilu di Indonesia dianggap tidak demokratis, sehingga para pendekar demokrasi muncul untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di Indonesia.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus didukung oleh seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Semua pihak harus bisa mewujudkan Pemilu yang terbuka, demorkatis, dan berkualitas. Hal tersebut bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja, tetapi masyarakat menjadi elemen penting dalam partisipasinya.
 
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, dalam Orasi Kebangsaan pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu RI, Minggu (14/8) di Car Free Day depan gedung Bawaslu RI Jakarta.
 
“Saya menjadi pemantau Pemilu independen sejak Pemilu 1997, hingga sekarang reformasi sudah berjalan, dan akan terus diperbaiki dengan banyak perubahan-perubahan yang lebih baik, dan penataan kelembagaan peraturan perundangan. Itu semua menjadi catatan sejarah, partisipasi publik berperan membawa Pemilu yang terbuka dan demokratis,” tutur Juri yang juga hadir bersama Komisioner KPU RI lainnya.
 
Senada dengan Juri, Ketua Bawaslu RI Muhammad juga menyampaikan dalam orasi kebangsaannya bahwa sukses Pemilu dan Pilkada adalah tanggungjawab semua pihak, baik itu penyelenggara maupun masyarakat. Pemilu dan Pilkada adalah milik rakyat Indonesia, sehingga penyelenggaraannya wajib dipastikan nyaman dengan Pemilu dan Pilkada.
 
“Ayo semua dukung KPU dan Bawaslu, apapun profesinya, siapapun kita. Khusus untuk Bawaslu, dukung Bawaslu dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, sehingga kita semua bisa menghadirkan pemimpin bangsa yang sesuai harapan kita,” ujar Muhammad di depan masyarakat dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia yang turut hadir dalam acara ini.
 
Sementara itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menegaskan komitmen penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2017 dengan sebaik-baiknya. Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018 adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam persiapan Pemilu Nasional Serentak 2019, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
 
“Berdasarkan survei, indeks demokrasi di Indonesia, kualitasnya berhasil tetapi belum sempurna, untuk itu kita semua harus komit untuk bisa lebih baik. Etika penyelenggara Pemilu, yang paling penting adalah netralitas, tidak boleh memihak kepada siapapun. Pemilik demokrasi dan pemegang kekuasaan yang sesungguhnya adalah rakyat, sehingga harus aktif dalam berpartisipasi. Kita semua harus tegas pada politik uang, amplop tidak diterima, calon tersebut jangan dipilih,” tegas Jimly.
 
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu juga meluncurkan Aplikasi Pengawasan Pemilu Berbasis IT yang diberi nama “Gowaslu”.Aplikasi dengan audio visual ini dapat merekam semua proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kerja petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), penghitungan suara, berita acara, dan formulir C1 plano. Aplikasi ini akan diunggah di web dan youtube, dengan pilot project DKI Jakarta dan Kota Yogyakarta. Selain itu juga dilakukan olahraga bersama senam dan jalan sehat, serta dilakukan sejuta penandatanganan menolak politik uang. (Arf.red FOTO KPU/dosen/hupmas)
 
Sumber : http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2016/5145/Perjuangan-Panjang-Menegakkan-Demokrasi-di-Indonesia/berita-terkini

Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.