PKPU Untuk Pilkada Tahun 2017 Tunggu Revisi UU Pilkada

Jakarta, PEMILU.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu hasil revisi Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada sebagai dasar penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) berkaitan dengan tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah tahun 2017 mendatang.

“Sabarlah. Kan KPU harus menyesuaikan dengan ritme pembahasan revisi UU Pilkada yang tentu akan berimplikasi pada tahapan,” kata Komisioner KPU Ida Budhiati di Gedung MK, Jakarta, Senin (25/1).

Kendati demikian, sambung Ida, pihaknya tetao menyiapkan rancangan mengenai tahapan pada pilkada berikutnya. Meskipun, belum ada pembahasan mengenai revisi UU Pilkada yang bergulir di Komisi II DPR RI bersama Kemendagri.

Saat ditanya soal rencana KPU terkait dua opsi hari pemungutan suara pilkada yaitu pada tanggal 8 dan 15 Februari 2017, dia menegaskan hal tersebut masih berupa draf KPU dan belum ditetapkan, serta masih akan dibicarakan dengan DPR. “Sebelum nanti yang terakhir kami laksanakan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” ujar Ida.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun draf revisi UU Pilkada. Revisi ini dilakukan untuk menyambut pilkada 2017. Adapun poin substansi revisi diantaranya terkait dengan putusan-putusan MK soal pilkada yang dimasukkan ke dalam UU.

Lalu poin revisi lainnya diantaranya soal pendanaan pilkada, persyaratan dukungan partai politik untuk mengantisipasi munculnya calon tunggal, konsep petahana, penetapan waktu pilkada, ketentuan dasar waktu pelantikan, penyederhanaan sengketa pencalonan, sosialisasi partisipasi pemilih, dan prosedur pengisian kekosongan jabatan.


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.