Rapat Koordinasi Mekanisme Pencuplikan Sampel Awal Untuk Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 bersama Perindo dan PSI dan Panwas Kota Cirebon

CIREBON, kota-cirebon.kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon melaksanakan Rapat Koordinasi Mekanisme Pencuplikan Sampel Awal Untuk Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu Tahun 2019, yang dihadiri oleh Petugas Penghubung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Petugas Penghubung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta Susilo, SE (Ketua Panwas Kota Cirebon) dan Mohamad Joharudin selaku Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Kota Cirebon, Sabtu (16/12/17).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 s.d. 4 Januari 2018, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.

Sebagai rujukan dalam pelaksanaan tahapan tersebut, Penyelenggara Pemilu melihat pada pengumuman KPU Republik Indonesia Nomor : 768/PL.01.1-PU/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menurut anggota KPU Kota Cirebon, Dr. Sanusi, SH., MH mengatakan telah ditetapkannya 12 Parpol yang memenuhi syarat secara nasional. Dari total 12 Parpol yang memenuhi syarat, 2 Parpol diantaranya sebagai Parpol baru yaitu Perindo dan PSI. Untuk partai Garuda dan Partai Berkarya dinyatakan tidak memenuhi syarat secara nasional merujuk pada pengumuman KPU Republik Indonesia,” jelasnya.

Lanjut Sanusi, KPU Kota Cirebon mengundang Perindo dan PSI bersama dengan Panwaslu Kota Cirebon untuk melakukan kegiatan pencuplikan sampel sebagai dasar untuk melakukan verifikasi faktual keanggotaan 2 Parpol di atas. “Selain verifikasi faktual kepengurusan, juga akan dilakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo dan PSI,” tambahnya

Dari hasil pencuplikan sampel, kata Sanusi, pada PKPU 11 Tahun 2017 Pasal 36 ayat 2 menjelaskan mekanisme metode sampel acak sederhana dengan ketentuan menghitung jumlah sample yang diambil dengan rumus 10% dikalikan jumlah anggota parpol yang diserahkan oleh Partai Politik. “Pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke bawah. Setelah dihubungkan dengan SIPOL F2 untuk Partai Perindo dan PSI maka selanjutnya yang akan diverifikasi faktual adalah kelipatan 10-nya,” katanya.

Sanusi menambahkan dari nomor yang disediakan KPU Kota Cirebon dari 1 s.d. 10 dan dipilih secara acak, untuk selanjutnya akan diverifikasi faktual. “Partai Perindo mendapat nomor 2, didapat dari 10 nomor yang disediakan oleh KPU Kota Cirebon dan dipilih secara acak oleh petugas penghubung Perindo. Sementara itu, PSI memilih amplop dengan isi nomor 6. PSI akan dilakukan verfak sejumlah 33 orang didapat dari perhitungan 10% dari jumlah yang didaftarkan PSI ke SIPOL yakni 339 orang sebagai anggota PSI. Sedangkan Perindo akan dilakukan verfak sejumlah 96 dari perhitungan 10% dari jumlah yang didaftarkan Perindo sebanyak 967 orang sebagai anggota Perindo,” tegasnya. (Media Center)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.