Resmi, KPU Raih Peringkat II Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta, kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meraih peringkat II sebagai Lembaga Non Struktural yang berkomitmen memberikan akses informasi kepada masyarakat luas, Selasa (15/12).
 
Penghargaan tersebut secara langsung diberikan oleh Presiden RI, Joko Widodo kepada Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
 
Kali pertama mengikuti ajang tersebut, KPU berhasil menyabet peringkat II, diatas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dibawah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 
Dengan penganugerahan itu, tahun ini KPU memperoleh tiga penghargaan dari Kementerian/ lembaga Negara. Sebelumnya, pada Mei lalu KPU menerima penghargaan dari Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro atas peran serta KPU dalam memberikan data dan informasi perpajakan serta membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dirjen Pajak.
 
Sedangkan pada 3 Desember lalu KPU menerima penghargaan dari Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dalam kategori upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, khususnya dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sejak Pemilihan Umum 2004.
 
Pemeringkatan tersebut semakin membuktikan bahwa KPU merupakan badan publik yang transparan kepada masyarakat, sekaligus sebagai mitra pemerintah yang mampu menyukseskan program-program dari kementerian/lembaga negara RI.
 
Menurut Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sigit Joyowardono, keberhasilan ini bukan hanya keberhasilan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU sebagai frontliner, tetapi juga keberhasilan fitur-fitur KPU berbasis teknologi informasi seperti SITUNG, SITAP, SILON, SILOG dan program lain untuk mendekatkan KPU kepada masyarakat.
 
“Meski dibelakang layar yang tidak secara fisik berada di pelayanan, tapi SITUNG, SITAP, dan aplikasi lain juga memberi andil dalam pencapaian ini. Saya harap kedepan kita semua bisa ikut berjuang dan bersama-sama menyediakan informasi yang dikuasai oleh masing-masing biro untuk publikasi kepada publik,” tuturnya.
 
Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah ingin pencapaian tersebut dijadikan penyemangat bagi satker KPU di nusantara sehingga memiliki pola pikir yang sama, yaitu transparansi kepada publik.
 
“Selamat untuk kita, saya ingin, kita dari Imam Bonjol sampai ke tiap satker memiliki pola pikir yang sama. Sekali lagi selamat, semoga kedepan lebih bagus, lebih terbuka ke publik, dan di internal semakin lebih terbuka,” kata Ferry.
 
Tahun ini Komisi Informasi Pusat (KIP) membagi pemeringkatan tersebut menjadi 7 (Tujuh) kategori, diantaranya: (1) Kategori Badan Publik (BP) Perguruan Tinggi Negeri; (2) Kategori BP BUMN; (3) Kategori BP Lembaga Non Struktural; (4) Kategori BP Lembaga Negara; (5) Kategori BP Pemerintah Provinsi; (6) Kategori BP Kementerian; dan (7) Kategori Partai Politik Nasional. Berikut merupakan daftar 10 besar masing-masing kategori penerima penghargaan (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.