Revisi UU Pilkada Diharapkan Selesai Pada Bulan Agustus

Jakarta, Beritaempat – Revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, telah menjadi perbincangan serius antara lembaga eksekutif dan legislatif. Terkait hal tersebut, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut bahwa proses revisi tersebut belum resmi dibahas oleh pemerintah.

“Saya kira belum, kalau secara resmi. Beberapa individu atau pimpinan Komisi II pernah menyampaikan, dari pihak pemerintah juga,” kata Hadar di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/01).

Hadar menambahkan, bahwa dari pemerintah sendiri dalam forum resmi pada rapat Menkopolhukam meminta masukan dari KPU terkait revisi Undang-undang Pilkada.

“Dan kami pun di dalam rapat pleno kemarin sudah dipastikan lagi akan membuat tim kerja sendiri untuk mengevaluasi dan memberikan catatan-catatan, sehingga kami punya masukan-masukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk perubahan di UU Pilkada,” ujarnya.

Adapun masukan dari KPU nantinya setelah ada keputusan untuk memberikan masukan diupayakan berbentuk pointer. Namun, ia mengupayakan perubahan pasal tersebut menjadi lebih baik.

“Idealnya, kami akan upayakan pasalnya jika perlu agar lebih baik dan jelas, tapi tergantung bagaimana prosesnya di tim kerja ini,” tegasnya.

Sampai saat ini, informasi revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang beredar ditargetkan selesai pada bulan Agustus. Di sisi yang lain, tahapan Pilkada 2017 akan dimulai pada bulan Mei dan Juni 2016.

Sehingga, Hadar berharap roses revisi berlangsung dengan cepat, sehingga saat tahapan Pilkada 2017 berjalan, revisi tersebut telah selesai. “Tapi kan itu otoritas mereka, kapan mau mulai kapan mau selesaikan,” ujarnya.

Ia tidak khawatir, revisi Pilkada berlangsung cepat niscaya akan membuahkan hasil yang buruk. Pasalnya, telah ada perubahan undang-undangnya. “Kita juga sudah sama-sama mengikutinya. Jadi kita sebetulnya sudah saling tahu persisnya, apa sih yang harusnya mesti diubah?” jelasnya.

Dengan demikian, Hadar melihat revisi undang-undang Pilkada seharusnya tidak akan menuai perdebatan yang panjang, tatkala tidak dikaitkan dengan isu politik dan yang mungkin terjadi di bangku legislatif.

“Tapi kalau dikaitkan dengan isu politik dan kekuatan politik mungkin akan menjadi panjang, tapi sekali lagi itu otoritas mereka. kita tunggu saja,” terangnya. (Imam Musthafa)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.