Semangat Kebersamaan, KPU dan Panwas Kota Cirebon Gelar Bimtek Terpadu.

CIREBON, kota-cirebon.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, bertempat di Aula KPU Kota Cirebon, Jalan Palang Merah No 6, Sabtu (9/12/12).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani, SE., Ak didampingi oleh Anggota KPU Kota Cirebon diantaranya Moh Arief, S.Sos, Dita Hudayani, SH, Dr. Sanusi, SH., MH, dan Iwan Setiawan. Turut hadir pada acara tersebut Panitia Pengawas (Panwas) Kota Cirebon, Mohamad Joharudin dan M. Beny Isnaeni. Sedangkan peserta bimtek terpadu terdiri atas 5 anggota PPK dan 2 anggota Panwascam se-Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Emirzal menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan frekuensi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak. “KPU Kota Cirebon dan Panwas Kota Cirebon memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang berbeda serta tanggungjawab dalam penyelenggaraan Pilgub Jawa Barat dan Pilwalkot Cirebon Tahun 2018 berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun keduanya, baik KPU Kota Cirebon beserta jajaran di bawahnya dan Panwas Kota Cirebon beserta jajaran di bawahnya memiliki tujuan yang sama untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun depan, Rabu 27 Juni 2018,” jelasnya.

Lanjut Emirzal, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan oleh KPU maupun Bawaslu berkelindan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. “Memahami serta melaksanakan aturan dengan tepat dapat memberi kemudahan dalam menyelenggarakan Pemilu. Sedangkan Bawaslu yang mengawasi penyelenggara pemilu juga melakukan pengawasan sesuai dengan aturan,” lanjutnya.

Dalam aturannya, kata Emirzal, KPU diawasi oleh kawan-kawan Bawaslu. “Kita yang hadir semua pada hari ini merupakan produk hasil Undang-Undang 15 Tahun 2011. Kita mengetahui bahwa ada 3 lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang biasa disebut DKPP. Selain itu, ada juga sanksi tegas bagi penyelenggara pemilu yang tercantum dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 serta Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017. Oleh sebab itu, dengan semangat kebersamaan, kita saling menghormati dan menghargai dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

Sementara itu, sambutan dari Panwas Kota Cirebon disampaikan oleh Mohamad Joharudin. Mohamad Joharudin mengatakan Pilkada yang dicita-citakan akan menghasilkan yang terbaik dengan mengedepankan 3 sikap. “Pilkada Serentak tahun 2018 akan sesuai dengan yang dicita-citakan jika mengedepankan sikap komunikasi, kolaborasi, dan berfikir kritis. Sukses milik kita bersama,” tambahnya.

Acara yang berlangsung dari pukul 09.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB diisi dengan penyampaian materi yang disampaikan secara berurutan oleh anggota KPU Kota Cirebon yakni Sanusi, Moh. Arief, Iwan Setiawan, dan Dita Hudayani. Sedangkan dari Panwas Kota Cirebon materi disampaikan oleh Beny.

Dilanjutkan dengan diskusi dan pembagian kelompok menjadi 4 kelompok peserta gabungan yang terdiri dari anggota PPK dan Panwascam. (Media Center)

 


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.