Setengah Permohonan PHP Kada Bisa Rontok

Jakarta, kpu.go.id Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, setengah dari total jumlah pemohon yang mengajukan permohonan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pilkada (PHPkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa rontok. Disela-sela pelaksanaan hari ke empat Sidang PHPkada di Gedung MK Selasa, (12/1) Yusril menjelaskan, hal tersebut dapat terjadi apabila MK mengikuti ketentuan Undang-Undang Pilkada yang baru.
 
“MK hanya mengadili perselisahan hasil pilkada, tidak mengadili sebab-sebab mengapa hasilnya seperti itu.” Ujar Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia ini.
 
“Kalau MK menggunakan Pasal 157 dan Pasal 158 (UU 8/2015), sidang ini akan rontok setengah, yang mengajukan akan mundur ditengah persidangan” lanjut  Mantan Menteri Hukum dan HAM ini.
 
Hal tersebut sejalan dengan respon KPU, Ida Budiati, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bahwa sebagai pelaksana Undang-Undang KPU tetap berpegang pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam merespon dan menyusun jawaban dalam persidangan.
 
“Kami mencoba memahami ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur syarat formil untuk dapat mengajukan sengketa, apa yang disampaikan KPU tidak bergeser dari apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan”  Jelas Ida.
 
Walaupun sejumlah perkara dinilai tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, KPU sebagai pihak termohon tetap menjawab semua dalil-dalil yang dituduhkan oleh para pemohon secara lengkap dan mendetail.
 
“KPU berusaha merespon secara lengkap, baik dari sisi syarat formil maupun pokok perkaranya. Kami sampaikan secara tertulis maupun secara lisan termasuk alat bukti pendukung” tambah Ida.
 
Menyangkut alat bukti dan saksi pendukung persidangan, Ida mengatakan KPU siap untuk menghadirkan saksi hingga penyelenggara pemilu di tingkat KPPS apabila memang dibutuhkan dalam persidangan.
 
Sidang PHPkada, mulai hari ini selasa (12/1) hingga dua hari kedepan memasuki tahap sidang mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait. Hari ini, MK menyidangkan lima puluh dua perkara yang terbagi dalam tiga panel berbeda.
 
Setelah sidang mendengarakan jawaban termohon, MK akan menggelar Rapat Permusyawaran Hakim secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan dan jawaban termohon serta keterangan pihak terkait. Selanjutnya tanggal (18/1) Majelis Hakim akan memutuskan apakah perkara dpat diperiksa lebih lanjut atau dihentikan melalui Putusan Sela. (ftq/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.