Silaturahmi dan Kunjungan Kerja DPD RI Komite 1

 Silaturahmi dan Kunjungan Kerja DPD RI Komite I, Dra. Ir. Erni Sumarni, M.Kes, Jum’at (29/07) di Aula KPU Kota Cirebon. (Teknis Hupmas/Foto Richard Ardi)

Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon menerima kunjungan Anggota DPD RI Komite I, Dra. Ir. Erni Sumarni, M.Kes, Jum’at (29/07) di Aula KPU Kota Cirebon. Ketua KPU Kota Cirebon dalam sambutannya menyatakan, “Terima kasih atas kunjungannya, KPU Kota Cirebon merasa bangga mendapat kunjungan dari Anggota DPD RI Komite I.” jelasnya ketika membuka acara kunjungan. Anggota DPD RI Komite I yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM, Kependudukan, Pertanahan, dan Informatika ini sangat perhatian terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak dan permasalahannya. Banyak hal yang perlu dicermati pada Pilkada Serentak. Kepastian hukum dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perlu ditegakkan. Agenda dari Komite I saat ini adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden).

Kunjungan Erni Sumarni ini dimaksudkan untuk meminta masukkan dari KPU Kota Cirebon dalam rangka penyusunan Undang-Undang Pilkada dan Pemilihan Umum. Berikut adalah masukkan dari Anggota KPU Kota Cirebon, pertama dari Divisi Umum, Rumah Tangga, Sumber Daya Manusia, dan Sosialisasi, Dita Hudayani, mengenai pemilih difabel yang belum mempunyai data yang benar. Kedua dari Divisi Hukum dan Pengawasan, Sanusi, mengenai sanksi pidana pada ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, penyelenggara Pemilihan sudah bekerja keras tapi dinilai sanksi pidananya terlalu berat. Ketiga dari Divisi Perencanaan Keuangan, Logistik, dan Data Informasi, M. Iwan Setiawan, mengenai anggaran bersama agar segera mendapat kejelasan, karena sempat ditanyakan oleh Pemerintah Kota Cirebon tentang pendanaan Pilkada Bersama tersebut.

Menjawab hal tersebut, Eni Sumarni menyatakan memang diperlukan pelayanan khusus untuk pemilih berkebutuhan khusus. Mengenai sanksi penyelenggara Pemilu, panwas hanya mengantarkan laporan yang akan diproses oleh Bawaslu. Kemudian Bawaslu akan melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui Gakumdu. Mengenai anggaran bersama, akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerinta Pusat agar segera menyusun anggaran Pilkada Bersama. Terakhir, Erni Sumarni mengucapkan terima kasih kepada jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Cirebon yang telah menerima kunjungan dan memberikan masukkan terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. (Teknis Hupmas)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.