Soal Calon Tunggal, KPU Serahkan Kepada DPR dan Pemerintah

Jakarta, Beritaempat – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay mengatakan, persyaratan calon perseorangan yang tinggi masih belum pasti dapat diturunkan agar calon tunggal lebih mudah maju sebagai Calon Kepala Daerah.

“Belum pasti (sayarat calon tunggal diturunkan),” kata Hadar di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/2).

Saat ini, kata Hadar, yang menjadi bahan kajian KPU adalah bagian pengelolaan Pilkada. Sehingga setiap tahapan Pilkada dapat berjalan dengan terencana.

“Kita fokus pada bagian pengelolaan pilkada, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam Pilkada. Apakah masih perlu daftar pemilih tambahan,” ujarnya.

Oleh karenanya, lanjut Hadar, terkait dengan syarat perseorangan akan diturunkan atau tidak, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada DPR dan pemerintah untuk membahas hal tersebut.

“Biarkan DPR dan pemerintah membahas hal itu ya. Yang lebih penting bagi KPU adalah ketika melihat pelaksanaan Pilkada serentak 2015 kemarin, jumlah pengguna DPTb-1 (Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1) tidak terlalu banyak. Sekalipun sebagian ada yang yang mendaftar melalui DPTb-1. Dengan demikian, DPTb-1 perlu untuk dihapus,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, meskipun ada, DPTb-1 tidak mencapai angka yang signifikan. Ruang daftar DPTb-1 dibuka setelah satu minggu DPT ditetapkan. Oleh karenanya, tambah Hadar, DPTb-1 nantinya akan digabungkan denganDPTb-2.

“DPTb-2 dapat dimanfaatkan waktunya oleh pemilih pemula untuk mendaftar. Sehingga DPT bekerja maksimal,” pungkasnya. (Imam M Top)

Jakarta, Beritaempat – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay mengatakan, persyaratan calon perseorangan yang tinggi masih belum pasti dapat diturunkan agar calon tunggal lebih mudah maju sebagai Calon Kepala Daerah.

“Belum pasti (sayarat calon tunggal diturunkan),” kata Hadar di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/2).

Saat ini, kata Hadar, yang menjadi bahan kajian KPU adalah bagian pengelolaan Pilkada. Sehingga setiap tahapan Pilkada dapat berjalan dengan terencana.

“Kita fokus pada bagian pengelolaan pilkada, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam Pilkada. Apakah masih perlu daftar pemilih tambahan,” ujarnya.

Oleh karenanya, lanjut Hadar, terkait dengan syarat perseorangan akan diturunkan atau tidak, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada DPR dan pemerintah untuk membahas hal tersebut.

“Biarkan DPR dan pemerintah membahas hal itu ya. Yang lebih penting bagi KPU adalah ketika melihat pelaksanaan Pilkada serentak 2015 kemarin, jumlah pengguna DPTb-1 (Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1) tidak terlalu banyak. Sekalipun sebagian ada yang yang mendaftar melalui DPTb-1. Dengan demikian, DPTb-1 perlu untuk dihapus,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, meskipun ada, DPTb-1 tidak mencapai angka yang signifikan. Ruang daftar DPTb-1 dibuka setelah satu minggu DPT ditetapkan. Oleh karenanya, tambah Hadar, DPTb-1 nantinya akan digabungkan denganDPTb-2.

“DPTb-2 dapat dimanfaatkan waktunya oleh pemilih pemula untuk mendaftar. Sehingga DPT bekerja maksimal,” pungkasnya.(Imam M Top)

Sumber : http://www.beritaempat.com/soal-calon-tunggal-kpu-serahkan-kepada-dpr-dan-pemerintah/


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.