Sudah 97 Perkara Yang Diputus MK

Jakarta, rumahpemilu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan terhadap 97 Perkara dari 147 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2015. Dari jumlah perkara yang telah diputus, MK baru memutus dilakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Dalam sidang pertama pembacaan putusan, MK memutuskan 35 perkara tidak dapat diterima karena melewati tenggat pengajuan sengketa. Dalam UU 8/2015 tentang Pilkada, pemohon harus mengajukan sengketa paling lama 3x24 jam setelah penetapan hasil perolehan suara pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu, sebanyak 56 sengketa ditolak MK karena tidak memenuhi syarat selisih pengajuan sengketa. Sebab selain harus memenuhi syarat waktu pengajuan sengketa, untuk dapat mengajukan permohonan maka selisih suara pasangan calon tidak boleh melebihi 0,5-2 persen atau sesuai jumlah penduduk.

Selain karena tidak memenuhi syarat, MK juga mengabulkan permohon pencabutan sengketa yang diajukan pemohon. Tercatat lima daerah mencabut permohonannya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan.

25 Januari 2016, MK kembali melanjutkan sidang tahap ke tiga untuk membacakan putusan terhadap 26 perkara. Sidang tahap pertama merupakan pemeriksaan pendahuluan untuk seluruh perkara. Kemudian sidang tahap ke dua mendengarkan keterangan pihak termohon dan terkait. Sebanyak 32 perkara masih menunggu putusan MK. [Debora]


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.