Talkshow di Radio Republik Indonesia (RRI) Cirebon dengan Tema Sosialisasi Pilkada Serentak

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Divisi Umum, Rumah Tangga, Sumber Daya Manusia, dan Sosialisasi Dita Hudayani, S.H. dalam Talkshow di Radio Republik Indonesia (RRI) Cirebon dengan Tema Sosialisasi Pilkada Serentak. (Foto Teknis Hupmas/Dewi) 

 

Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dengan diwakili oleh Ibu Dita Hudayani, SH (Komisioner KPU Kota Cirebon) menghadiri Talkshow di Radio Republik Indonesia (RRI), kamis (28/07). Acara talkshow dipandu oleh Bapak Rizal sebagai Pembawa Acara, acara talkshow dimulai pukul 09.00 WIB sd Selesai dengan Tema  “ Sosialiasasi Pilkada Serentak “

Dita Hudayani memaparkan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2015 pasal 3 ayat 1  yang telah diubah beberapa kali menjadi Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Kota Cirebon Akan melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tahun 2018, tepatnya Bulan Juni 2018;

Beberapa yang dibahas diantaranya sebagai berikut :

- Partisipasi Pemilih di Kota Cirebon

Dengan adanya sosialisasi Pemilih Pemula, sosialisasi di kecamatan/kelurahan dan sosialisasi di segala aspek, harapannya dapat meningkatkan Partisipasi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

- Peserta Pemilih Disabilitas / Berkebutuhan khusus mendapatkan sarana dan prasarana dalam memilih;

Penyandang Disabilitas akan diberikan sarana dan prasarana, berupa alat bantu berkebutuhan khusus guna mendukung kelancaran proses Pemilihan

Pada kesempatan sesi tanya jawab; ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Rizal, diantaranya sebagai berikut :

  • pertanyaan pertama dari Pendengar RRI mengenai seringnya terdapat masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdapat 2 nama yang sama dalam 1 TPS/Ganda ;
  • pertanyaan kedua, masalah Penggelembungan Suara;

Bagaimana KPU Kota Cirebon menyikapi kejadian tersebut;

Menurut Dita Hudayani, masalah DPT pada dasarnya sumber utama datanya dari disdukcapil, yang kemudian diolah dan disajikan melalui beberapa proses, dari DP4, DPS, DPSHP sampai menjadi DPT dengan aplikasi SIDALIH. Kemungkinan apabila masih terdapat kesamaan nama, hal itu terjadi atas keteledoran/kelalaian petugas PPDP/petugas coklit, dikarenakan pada saat petugas coklit datang, mendata orang yang bersangkutan tidak ada / tidak ada kejelasan dari pihak kerabatnya / sudah pindah kerja, jadi petugas PPDP mendata sesuai data yang ada.

Menanggapi pertanyaan kedua Dita Hudayani menjelaskan, penggelembungan suara tidak akan terjadi dikarenakan petugas KPPS dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Panwaslu kecamatan, Pemantau Pemilu, dan saksi – saksi dari Pasangan calonnya, KPPS tidak serta merta mengambil kesimpulan sendiri, mereka berkoordinasi dengan Panwaslu, Pemantau Pemilu dan saksi - saksi untuk menentukan sah tidaknya surat suara yang dicoblos dan hasil penghitungan suara disaksikan dan ditandatangani oleh mereka, kemungkinan kecil masalah yang terjadi adalah kesalahan penulisan dan penjumlahan yang menyebabkan jumlah tidak sesuai.

Diakhir acara Dita Hudayani mengucapkan syukur dan terima kasih atas partisipasinya RRI untuk ikut serta menyukseskan Pemilukada Serentak, acara talkshow selesai pukul 10.00 WIB. (Foto Teknis Hupmas/Dewi)


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.