Zona Integritas menuju WBK di Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU RI

Jakarta, kpu.go.id - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi saat ini sudah masuk dalam periode ke-3 (tiga) atau periode terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tahap ini diharapkan karakter birokrasi efektif dan efisien dan memiliki pelayanan publik yang semakin berkualitas.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan yang prima. Pelayanan prima akan memberikan jaminan kepuasan dan menjawab kebutuhan pengguna layanan.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayanai (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.  ZI berasal dari konsep island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan untuk menunjukkan upaya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu integrity/integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan. Konsep ini menekankan adanya replikasi  atau munculnya unit-unit (zona) baru yang menerapkan integritas dalam sebuah organisasi, sehingga zona tersebut merupakan sebuah pilot project bagi unit lainnya.

ZI digunakan sebagai strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja percontohan (Role model) yang bebas dan dari korupsi dan memiliki pelayanan yang prima. Fokus pembangunan unit kerja ZI diharapkan dapat membangun budaya anti korupsi dan mampu memberikan pelayanan prima yang dampaknya dapat langsung dinikmati oleh stakeholder internal dan eksternal. Sehingga pembangunan ZI di lingkungan unit kerja meupakan satu bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prasayarat utama pembangunan nasional.

Pembangunan Zona Intergritas dilingkungan Kementerian/Lembaga/Pemda saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019  Unit Kerja yang sukses menerapkan ZI akan memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang menadakan bahwa unit kerja tersebut telah memenuhi sebagian besar indeks dari manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani akan diberikan jika unit kerja tersebut telah memperoleh predikat WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Biro Teknis dan Hupmas sudah berlangsung dari tahun 2016 ditandai dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 130/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Satuan kerja Sebagai Pilot Project Implementasi Zona Integritas Dalam Lingkungan Komisi pemilihan Umum.

Saat itu KPU RI sudah memenuhi syarat mengajukan unit predikat WBK yaitu:

  1. Mendapatkan predikat minimal Wajar Dengan Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan untuk pengusulan predikat WBK; dan
  2. Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal “B”.

Dipilihnya Biro Teknis dan Hupmas sesuai dengan syarat bahwa:

  1. Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;

Biro Teknis dan Hupmas  merupakan Unit yang memiliki peran strategis dalam organisasi atau memiliki fungsi pelayanan strategis yang bersifat eksternal dan internal. Pelayanan strategis yang dimaksud adalah pelayanan yang merupakan core business yang paling merepresentasikan keberadaan KPU RI  dengan frekuensi yang cukup tinggi, sebagaiman yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PANRB.

Sebagaimana Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008  Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 119,  Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pengisian anggota DPRD Pasca Pemilu di Daerah pemekaran; publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

  1. Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik;

Biro Teknis dan Hupmas merupakan unit yang telah melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan.

Capaian meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019, Penghargaan PPID, menurunnya angka sengketa pemilu, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan sudah diterapkan.

Biro Teknis dan Hupmas sebagai Pilot Project memiliki tugas dan kewajiban:

  1. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan Indikator proses danlam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
  2. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya.

Dalam Pencanagnan Zona Integritas Biro Teknis dan Hupmas didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas dan mengundang stakeholder dari Kementerian PANRB, KPK dan ORI. Penyusunan Rencana Aksi yang menitik beratkan kepada integritas pelayanan publik tahapan pemilu-pemilihan, pelayanan informasi publik (PPID), layanan Pergantian Antar Waktu (PAW), layanan sosialisasi, layanan Rumah Pintar Pemilu (RPP), layanan kosultasi (Helpdesk), serta berbagai layanan berbasiskan Teknologi Informasi.

Berbagai upaya yang sudah dilakukan di lingkungan Biro Teknis dan Hupmas:

  1. Menerpakan budaya kerja organisasi dalam keseharian:
  1. Menerapkan “Tag line” KPU Melayani di lingkungan pelayanan Biro Teknis dan Hupmas, KPU melayani merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum. Tag line ini ditampilkan di lingkungan Biro Tekmas dalam berbagai kegiatan, media,  banner jaket agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepemiluan harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal dan eksternal.
  2. Menerapkan nilai dasar organisasi KPU RI dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang “Profesional, “Mandiri” dan “Berintegritas” dalam menjalankan tugas amanah jabatanya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, mandiri dalam arti mampu berkerja secara independen dan tidak berpihak, serta  berintegritas yaitu denganbertanggung jawab dalan menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu, setiap insan penyelenggara pemilu di Biro Teknis dan Hupmas senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, hal ini dibuktikan selama Pemilu 2019 tidak terdapat pegawai di lingkungan Biro Teknis dan Hupmas yang melakukan pelanggaran kode etik.
  4. Penandatangan paktra integritas sebagai penyelenggara pemilu, serta mendorong peserta pemilu melakukan Pakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas.
  5. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sudah 100 persen (%) dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Teknis dan Hupmas.
  1. Senantiasa melibatkan peran aktif stakeholder dalam pelayanan

Biro Teknis dan Hupmas senantiasa melibatkan stakeholder dalam pelayanan yang diberikan, salah satu contoh memfasilitasi simulasi pengisian formulir hasil penghitungan suara di tingkat TPS untuk pemilihan 2020 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (7/1/2020). Simulasi tersebut sebagai salah satu tahapan terkait rencana penerapan rekapitulasi elektronik pada pilkada serentak tahun  2020.

  1. Meilbatkan stakeholder dalam uji publik kebijakan dan standar pelayanan

Pelibatan stakeholder juga dilakukan saat melakukan uji publikterhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan, bersama dengan Biro Hukum, Biro Teknis dan Hupmas memfasilitasi uji publik yang mengundang Stakeholder Partai Politik, LSM, dll.

  1. Memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas, memperhatikan hak politik Perempuan dan pendidikan usia dini
  1. Biro Teknis dan Hupmas dalam memfasilitasi pelayanan pemilu-pemilihan yang aksesible,  memperhatikan dan memberi kemudahan kepada para penyandang disabilitas agar tidak kehilangan hak pilihnya.
  2. Hak politik perempuan sebagaimana arahan RPJMN diperhatikan dengan menerapkan standar kebijakan minimum bagi perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu.
  3. Sosialisasi terhadap generasi penerus bangsa, para calon pemilih bahkan yang berusia dini juga merupakan layanan yang diberikan Biro Teknis dan Hupmas agar senantiasa masyarakat dapat berpartisipasi dan menggunakan  hak pilihnya.
  1. Menerapkan akuntabilitas kinerja dengan tertip melaporkan capaian kinerja melalui aplikasi e-Lapkin, menerapkan Sasaran kinerja Pegawai (SKP), serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib administrasi.
  2. Menetapkan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan

Pelayanan berbasiskan teknologi informasi sudah diterapkan semenjak Pemilu 2014 dan berusaha ditingkatkan dengan berbagai inovasi layanan. Layanan e-PPID, layanan Info pemilu/Pilkada, Sistem Informasi Perganitan Antar Waktu (SIPAW), Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS-bekerjasama dengan Inspektorat), Layanan modul pendidikan RPP, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem informasi Penghitungan Suara (Situng), laman hoax sebagai pelurus informasi yang tidak benar, dll. Saat iniBiro Teknis dan Hupmas sedang melakukan kajian Pemakaian e-rekap diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu, yang bertujuan mengurangi kesalahan dalam proses penghitungan suara.

Berbagai upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik stakeholder internal dan eksternal, serta komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan Biro Teknis dan Hupmas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi bagian dalam mencapai Pemilu yang lebih berintegritas.

Sumber: https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/TdHIuZgWIchEPt_tOHdTOc3Hp6B6m-1z1ImxczA_zvrO4ZT08kEBajMF0C7l_v0Z6BvnEhRO-_fAUUnCYRZaYA~~/PhH5NdMYTok4nNwlDrj_KrALGkH3mB-Xu3YFPGceYW5C_MYbuzGlvCCOAyKUAH64ghPYIc-GCUaGSlB9xVqJjA~~


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.