KPU Terbitkan Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi Kedua Mei 2020

Jakarta, kpu.go.id - Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia adalah jurnal resmi yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia bekerja sama dengan konsorsium tata kelola pemilu dari 12 Universitas Negeri di Indonesia. 

Jurnal ini berfungsi sebagai media untuk menyebarluaskan makalah ilmiah atau tinjauan literatur tentang sistem pemilihan umum, tahapan pemilihan umum, perilaku memilih (voting behavior), badan manajemen pemilihan umum (election management bodies), pembiayaan pemilu (election financing), teknologi pemilu (election technology), sistem peradilan pemilu (free and fair system), perwakilan politik  (house of representatives)  dan partai politik (political party) serta isu-isu kontemporer lainnya tentang Pemilihan ini, terbit setiap Mei dan November tiap tahunnya. Volume 1 Nomor 1 diterbitkan pada bulan November 2019.

Meskipun dengan mekanisme kerja dari rumah (work from home), pada Senin (4/5/2020) Tim Redaksi Jurnal telah berhasil menerbitkan Volume 1 Nomor 2, Mei 2020 yang mengangkat tema perihal “Etika Pemilu dalam Ruang-Ruang Penerapan” dan terbagi menjadi enam artikel ilmiah. Keenam artikel tersebut pada dasarnya berkontribusi untuk pengembangan sistem tata kelola pemilu di Indonesia.

Dimulai dari artikel pertama oleh Muhammad Iqbal. Penulis mengungkapkan bahwa Badan Penyelenggara Pemilu Ad hoc atau Panitia Pemilihan adalah Penyelenggara Pemilu yang paling rentan menjadi pelaku kecurangan pemilu (election fraud). Adanya problematika tersebut maka perlu adanya pengkajian terhadap sistem kepemiluan terutama di lembaga ad hoc

Tidak kalah menarik dari tulisan pertama pada edisi kali ini juga terdapat tulisan dari Franky G yang membahas perihal manajemen distribusi logistik pemilu di Kabupaten Sangihe. Penulis membuktikan bahwasannya manajemen distribusi logistik didaerah kepulauan menuai beberapa kendala seperti fasilitas yang kurang memadai. Franky juga merumuskan saran untuk pemerintah perihal pengendalian pengadaan persediaan logistik harus lebih ditingkatkan demi sistem pemilu yang baik.

Selain dua artikel yang sudah dijelaskan diatas juga terdapat artikel yang fokus terhadap bagaimana cara meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu Serentak 2020. Artikel tersebut ditulis oleh Garmien dan Eni Lestari. Artikel selanjutnya adalah perihal problematika politik uang yang sering terjadi di Indonesia dan bagaimana strategi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut. Artikel ini ditulis oleh Lati Praja Delmana. Hal yang menarik dari artikel ini adalah rekomendasi penulis perihal pencegahan politik uang yang dapat dilakukan secara sistemik dan simultan melalui efektifitas fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik.

Dua artikel terakhir yang terbit pada edisi kali ini adalah membahas perihal korelasi pengaruh pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat telah menunjukan hasil yang signifikan mengenai peningkatan pengetahuan PPK Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui beberapa pelatihan. Artikel terakhir membahas perihal problematika dana kampanye pada Pemilu Legislatif 2019. Artikel tersebut ditulis oleh Rudi Hermanto. Secara singkat penulis membuktikan bahwasannya Laporan dana kampanye masih bersifat formalitas dan KPU tidak memiliki kewenangan lebih lanjut mengenai ketidakpatuhan partai politik dalam pelaporan dana kampanye. (info/ed diR)

Silahkan klik link berikut untuk menikmati artikel-artikel tersebut. Selamat membaca...

https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/issue/view/45

 

Sumber: https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/aOheJAMCNZtVcDQm0h9MMFtOU4mSbT9jY0kPsHPi7KmzzRkMu9tc3AaJ15FeVlOsJXR7W9-fAKDRs0Cr-73Nhg~~/6bxRzq76zWLOSRzKJylJ0B_lsWg7KrHoODEj0F2TtoF1j4bSVsKSzGZTBFOmEw8X4GR1OXiSe_ulkef6Twgsog~~


Beri Komentar!


Pahami Undang-Undang ITE berikut!


Not readable? Change text.