Oleh : Bayu Purnama Ramadhan | CPNS KPU Kota Cirebon

Sebagai warga negara Indonesia, peran aktif dalam mendukung demokrasi bukan sekadar hak, tapi juga kewajiban. Caranya bias dimulai dari hal sederhana seperti menggunakan hak pilih secara cerdas, mengawasi proses pemilu dengan kritis, serta menghormati perbedaan pendapat dalam bingkai Pancasila. Dalam menghadapi tantangan demokrasi Indonesia yang kompleks, mulai dari politik yang terpecah, disinformasi atau hoaks, campur tangan penguasa. Karena itu, peran warga tidak cukup hanya dengan memilih, tapi juga harus aktif menjaga kedaulatan rakyat. Sebagaimana ditegaskan sosiolog politik Prof. Siti Zuhro (LIPI), "Demokrasi kita sakit bukan karena sistemnya, tapi karena perilaku elite dan rendahnya literasi politik warga." Tantangan ini menuntut warga tidak hanya cerdas memilih, tetapi juga kritis mengawal proses demokrasi dan menolak narasi kebencian.

Kalau dulu sebagai warga biasa mungkin hanya ikut nyoblos dan melihat jalannya proses pemilu. Tapi begitu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan hanya sekedar merubah status atau pekerjaan. Justru menjadi peningkatan tanggung jawab yang lebih luas, seperti menjamin pemilu berlangsung secara adil tanpa kecurangan, memastikan hasil pemilu akurat dan melindungi proses pemilu dari campur tangan pihak manapun. Layaknya seperti wasit dalam pertandingan olahraga, harus netral dan tidak berpihak, tegas dalam menegakan aturan serta menjamin pertandingan berjalan jujur. 

Menjadi ASN KPU di masa kini adalah tugas yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Di satu sisi, mereka harus menjaga netralitas dan integritas di tengah tekanan politik yang seringkali menguji prinsip-prinsip demokrasi. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menuntut mereka untuk terus meningkatkan kompetensi guna menghadapi ancaman seperti peretasan sistem, disinformasi, dan manipulasi data pemilu. Tantangan terbesar mungkin justru datang dari masyarakat sendiri, bagaimana meyakinkan publik bahwa proses pemilu berjalan jujur dan adil di tengah maraknya hoaks dan perpecahan politik. ASN KPU tidak hanya dituntut untuk profesional secara teknis, tetapi juga harus menjadi teladan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Di pundak merekalah tergantung kredibilitas pemilu sebagai pilar utama kedaulatan rakyat. Ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan pengabdian yang membutuhkan keteguhan hati dan komitmen tanpa kompromi terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Dengan menjalankan tugas secara optimal, ASN KPU turut menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Peran ini sangat penting untuk memastikan suara rakyat benar-benar menentukan masa depan bangsa.