Oleh : Ferry Dwi Andiyani (Plt. Sekretaris KPU Kota Cirebon)

Pengelolaan logistik pemilu merupakan salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dari sudut pandang Divisi Logistik KPU Kota, keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada akurasi data pemilih atau kualitas sosialisasi, tetapi juga pada bagaimana seluruh kebutuhan logistik direncanakan, disediakan, dan didistribusikan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Sebagai garda terdepan dalam memastikan tahapan pemilu berjalan tanpa hambatan teknis, Divisi Logistik memikul tanggung jawab yang sangat besar. Kompleksitas pengelolaan logistik tidak jarang berada di bawah radar publik, padahal setiap kotak suara, tinta, segel, formulir, hingga TPS darurat merupakan hasil dari proses kerja panjang yang menuntut ketelitian, integritas, dan ketahanan dalam menghadapi tekanan waktu.

1. Perencanaan: Mengelola Kerumitan Secara Sistematis

Tahap perencanaan logistik sering kali dipahami sebagai sesuatu yang administratif, namun pada kenyataannya merupakan kerja teknis yang penuh risiko. Divisi Logistik harus memastikan spesifikasi logistik sesuai regulasi KPU RI, mengestimasi kebutuhan berdasarkan DPT, serta menyiapkan buffer stock untuk mengantisipasi dinamika lapangan.
Ketidaktepatan dalam perencanaan sekecil apa pun dapat berdampak pada kekurangan atau kelebihan logistik di TPS, yang kemudian mempengaruhi persepsi publik terhadap profesionalitas KPU.

2. Pengadaan: Menjaga Integritas dalam Tekanan Waktu

Pengadaan logistik adalah titik rawan yang sering disorot oleh publik. Dari sudut pandang Divisi Logistik, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Proses pengadaan harus memastikan kualitas logistik memenuhi standar, harga wajar, dan tidak ada intervensi kepentingan.
Salah sedikit dalam proses ini bisa menimbulkan persoalan hukum, etika, maupun teknis — dan karena itulah ketelitian serta kepatuhan regulasi menjadi kunci utama.

3. Distribusi: Pertaruhan Ketepatan dan Kecepatan

Distribusi adalah titik paling kritis sekaligus paling menegangkan. Divisi Logistik harus memastikan seluruh logistik tiba ke TPS sebelum hari pemungutan suara, tanpa kekurangan satu pun. Cuaca, akses jalan, keterbatasan kendaraan, hingga perubahan jumlah TPS menjadi faktor eksternal yang sering kali tidak dapat diprediksi.
Meski begitu, prinsip “logistik harus sampai tepat waktu dan tepat jumlah” tetap menjadi pegangan, bahkan ketika harus bekerja hingga larut malam atau menghadapi kendala mendadak.

4. Koordinasi: Kunci Kelancaran di Lapangan

Tak ada keberhasilan logistik tanpa koordinasi. Divisi Logistik harus menjalin komunikasi intensif dengan PPK, PPS, KPPS, hingga pihak keamanan. Setiap tahapan distribusi dan pengembalian logistik harus dicatat secara teliti untuk mencegah kesalahan sekaligus menjaga transparansi publik.
Koordinasi lintas divisi dengan Sekretariat, Divisi Teknis, dan Divisi Hukum juga menjadi pilar penting untuk memastikan semua proses berjalan sesuai SOP.

5. Evaluasi: Fondasi Perbaikan untuk Pemilu Mendatang

Bagi Divisi Logistik KPU Kota, evaluasi bukan sekadar formalitas. Setiap kendala, kelangkaan, atau mismanajemen menjadi bahan refleksi untuk mengembangkan proses yang lebih baik ke depannya.
Tujuannya sederhana namun fundamental: meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu secara profesional dan berintegritas.

Logistik adalah Jantung Teknis Pemilu

Dari sudut pandang Divisi Logistik KPU Kota, pengelolaan logistik bukan hanya soal barang, gudang, dan distribusi, tetapi tentang memastikan hak konstitusional warga negara dapat dijalankan tanpa hambatan. Logistik adalah jantung operasional pemilu—tanpa pengelolaan yang baik, tahapan lain pun akan ikut tersendat.

Komitmen Divisi Logistik adalah memastikan setiap pemilu berlangsung efisien, transparan, dan terpercaya, sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat terus tumbuh. Integritas logistik adalah integritas pemilu itu sendiri.