Berita

121

Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas di Lingkungan KPU Kota Cirebon

Kota Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026, Kamis (22/1/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara profesional. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas tersebut merupakan wujud kesepakatan bersama untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Melalui komitmen ini, seluruh aparatur di lingkungan KPU Kota Cirebon diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip integritas. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat integritas aparatur penyelenggara pemilu, guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas, jujur, adil, dan terpercaya. KPU Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus menjaga nilai-nilai profesionalitas dan integritas sebagai fondasi utama dalam memberikan layanan kepemiluan kepada masyarakat.


Selengkapnya
123

Tiga Pegawai KPU Kota Cirebon Dilantik sebagai Pejabat Fungsional PKPU

Kota Cirebon – Sebanyak tiga pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon resmi dilantik dan diambil sumpah/janji sebagai Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum (PKPU), Kamis (22/1/2026). Pelantikan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Pleno KPU Kota Cirebon. Prosesi pengambilan sumpah/janji dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Bernad Dermawan Sutrino. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, turut menyampaikan arahan kepada para pejabat fungsional yang dilantik. Pelantikan Pejabat Fungsional PKPU ini merupakan bagian dari komitmen KPU dalam memperkuat tata kelola organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Keberadaan pejabat fungsional diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepemiluan serta mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang bersih, transparan, dan akuntabel. KPU Kota Cirebon menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para pegawai yang telah dilantik. Diharapkan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjadi penggerak peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu bagi masyarakat.


Selengkapnya
117

KPU Kota Cirebon Ikuti Rapat Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU se-Jawa Barat 2026

Kota Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon mengikuti Rapat Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (22/1/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta CPNS di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Rapat kerja tersebut menjadi forum koordinasi awal tahun dalam rangka penguatan peran dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan. Rapat kerja dibuka dengan pengarahan dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah. Dalam arahannya, ia menyampaikan gambaran rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia juga mendorong agar forum rapat kerja ini dimanfaatkan sebagai ruang berbagi pengalaman dan praktik baik pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba, menjelaskan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk membahas rencana kerja Divisi Hukum dan Pengawasan sekaligus melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang telah berjalan. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum dan mitigasi risiko merupakan instrumen penting yang harus menjadi perhatian bersama seluruh jajaran KPU. Menurutnya, forum ini juga menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat sinergi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, khususnya dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pelaksanaan advokasi, serta bantuan hukum. Pada kesempatan yang sama, Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, menyampaikan sejumlah hal yang memerlukan perhatian bersama. Ia menekankan pentingnya sinergi melalui internalisasi kebijakan dan program di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, ia mendorong peningkatan kreativitas pada tahun 2026 sebagai momentum penguatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, mengingat pada tahun 2027 KPU akan mulai memasuki tahapan Pemilu. Ia juga memaparkan berbagai kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2026. Melalui partisipasi dalam rapat kerja ini, KPU Kota Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi, profesionalitas, serta kualitas pelaksanaan tugas Divisi Hukum dan Pengawasan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.


Selengkapnya
103

KPU Kota Cirebon Perkuat Koordinasi PDPB Bersama Bawaslu Kota Cirebon

Kota Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon melaksanakan koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cirebon. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Cirebon pada Kamis (22/01/2026). Koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Cirebon, Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, serta staf terkait. Dari pihak Bawaslu Kota Cirebon, kegiatan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Cirebon beserta Anggota Bawaslu Kota Cirebon. Kegiatan koordinasi ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026. Dalam pertemuan tersebut, KPU dan Bawaslu membahas berbagai rencana dan strategi yang akan dilakukan sebagai lembaga penyelenggara pemilu pada masa non-tahapan, khususnya yang berkaitan dengan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih. Melalui koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara KPU dan Bawaslu Kota Cirebon dalam menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. KPU Kota Cirebon berkomitmen untuk terus melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat serta upaya menjaga hak pilih warga negara.


Selengkapnya
92

KPU Kota Cirebon Gelar Rapat Pleno Rutin Bahas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon menggelar Rapat Pleno Rutin di lingkungan KPU Kota Cirebon, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Cirebon serta jajaran struktural sekretariat KPU Kota Cirebon. Rapat pleno tersebut membahas rencana dan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan, sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah berjalan. Evaluasi dilakukan sebagai upaya memastikan setiap tahapan kerja terlaksana sesuai dengan perencanaan serta mendukung peningkatan kinerja kelembagaan. Selain itu, rapat juga menitikberatkan pada pembahasan perencanaan keuangan instansi di awal tahun anggaran. Perencanaan ini dinilai penting untuk menjamin pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung seluruh kegiatan KPU Kota Cirebon. Dalam kesempatan yang sama, peserta rapat turut membahas penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu. Pengembangan kapasitas SDM diharapkan mampu mendorong kinerja kelembagaan yang lebih optimal dan adaptif terhadap dinamika kepemiluan. Melalui rapat pleno rutin ini, KPU Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan, perencanaan yang matang, serta peningkatan kualitas SDM demi mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.


Selengkapnya
58

KPU Kota Cirebon Laksanakan Lelang BMN di KPKNL

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon melaksanakan kegiatan lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa satu paket inventaris selain tanah dan bangunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Cirebon, Selasa (13/1/2026). Pelaksanaan lelang ini merupakan bagian dari upaya penataan dan pengelolaan aset negara secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. Barang-barang yang dilelang merupakan inventaris yang telah melalui proses penilaian dan dinyatakan tidak lagi digunakan untuk mendukung operasional kantor. Melalui mekanisme lelang resmi di KPKNL, KPU Kota Cirebon memastikan bahwa proses pemindahtanganan aset negara dilakukan secara terbuka dan profesional, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi negara serta mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan aset. KPU Kota Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan dan aset yang baik (good governance) sebagai bagian dari upaya mewujudkan lembaga yang akuntabel, transparan, dan berintegritas dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.


Selengkapnya