Opini

Rabu, 22 Oktober 2025 17:56
86

Membangun Profesionalisme Sejak Dini di KPU Jawa Barat (Menekankan Pentingnya Disiplin, Tanggung Jawab, dan Etika Kerja Sejak Awal Penugasan)

Oleh : Novria Isliarni | CPNS KPU Kota Cirebon Di era modern ini banyak dari kita yang mementingkan prestasi akademik dan keterampilan teknis tapi melupakan sesuatu yang penting yaitu profesionalisme, padahal profesionalisme merupakan salah satu kunci untuk menuju kesuksesan di dunia kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun profesionalisme sejak dini atau sejak memasuki dunia kerja. Salah satu aspek utama dalam profesionalisme adalah disiplin. Seperti yang dituliskan di PP no. 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, yang berisi tentang kewajiban PNS, larangan PNS, hukuman disiplin, penegakan disiplin, dan upaya preventif. Dalam dunia kerja disiplin berarti datang tepat waktu, mengikuti peraturan yang ada di perusahaan dan bekerja sesuai yang diperintahkan. Seperti ketika hari pertama CPNS KPU Provinsi Jawa Barat mulai orientasi tugas, para CPNS ini datang sebelum waktu masuk yaitu jam 7.30 pagi. Disiplin mencermikan kedewasaan seseorang dalam mengelola waktu serta menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selain disiplin, elemen penting lainnya dalam membangun profesionalisme yaitu tanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab berarti seseorang mempunyai kewajiban yang harus dia jalankan dan diselesaikan dengan sebaik mungkin. Bagi seorang pekerja yang mempunyai jiwa profesionalisme dia akan berupaya keras untuk memberikan hasil yang terbaik dalam setiap pekerjaannya, selalu mengerjakan dengan semangat dan tidak bermalas malasan atau menunggu bantuan dari orang lain, dan menyelesaikan tepat waktu. Sikap ini menunjukan kepercayaan diri serta komitmen terhadap pekerjaan yang diberikan oleh atasan kepada kita. Contohnya ketika diberikan tugas untuk membuat opini yang akan ditayangkan di website Jabar, para CPNS mengumpulkan tugas sebelum waktu yang ditentukan. Selain kedua hal di atas, ada juga etika kerja yang merupakan salah satu bagian dari profesionalisme. Seseorang bisa saja mempunya keterampilan kerja yang tinggi tetapi tidak mempunyai etika kerja yang baik, etika seperti sikap hormat kepada sesama rekan kerja dan juga keterbukaan dalam berkomunikasi. Dengan etika kerja yang baik bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, serta kemudahan dalam berkomunikasi dengan para rekan kerja. Contohnya yaitu kita berkenalan satu sama lain dengan CPNS KPU Provinsi Jawa Barat untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan. Membangun profesionalisme sejak dini mempunyai banyak dampak positif, antara lain pekerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan mempunyai etika kerja yang baik akan lebih mudah mendapatkan peluang karir dengan membangun reputasi yang baik, disegani rekan-rekannya serta menjadi contoh bagi rekan-rekan di tempat kerjanya. Kesimpulan, dengan menerapkan disiplin, tanggung jawab dan etika kerja sejak dini dapat membangun profesionalisme di dalam dunia kerja.

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 17:48
98

Menjadi ASN KPU: Tanggung Jawab, Tantangan, dan Tekad Kami

Oleh : Feby Permata Wahyuni | CPNS KPU Kota Cirebon Setelah berhasil melewati beberapa tahap seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), para peserta bertransisi dari seorang warga negara menjadi seorang CASN. Sebuah perubahan yang pastinya cukup signifikan untuk sebagian orang, amanah ini lah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Satjipto Rahardjo, tanggung jawab adalah kewajiban moral dan hukum seseorang yang timbul dari suatu perbuatan, sehingga ia harus bertanggung jawab atas akibat-akibat yang muncul. Pengertian ini sangat relevan dengan para CASN  yang  harus memahami bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil bukan hanya soal menjalankan perintah, tapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Sebagai CASN di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Sekjen KPU) yang sebelumnya hanya memiliki kewajiban umum seperti mematuhi hukum, menggunakan hak suara, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum menjadi memiliki tanggung jawab menjaga integritas pemilu, menjamin hak politik seluruh masyarakat, serta memastikan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melaksanakan tanggung jawab ini adalah salah satu cara untuk menjaga kredibilitas KPU sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tanggung jawab tersebut pastinya para CASN memiliki tantangan dalam implementasinya, yaitu harus memahami dengan baik terkait pemahaman mengenai regulasi, tahapan pemilu, dan teknologi informasi di Sekjen KPU. Dari sisi lain juga harus mampu untuk menahan segala bentuk intervensi politik dan tekanan sosial.  Tantangan ini membuat para CASN harus memiliki tekad untuk terus belajar, beradaptasi, berinovasi, memahami sistem serta aturan yang berlaku di lingkungan Sekjen KPU dan menaati setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga nantinya dapat mengabdi dengan loyalitas, penuh integritas, dan profesionalisme. Hal ini diharapkan akan mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Selain itu, para CASN juga harus bertekad untuk menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya dan berkualitas sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 17:20
61

Membangun Profesionalisme Sejak Dini di KPU Provinsi Jawa Barat

Oleh : Fani Setiawan | CPNS KPU Kota Cirebon Memulai perjalanan sebagai CPNS di lingkungan KPU Jawa Barat adalah sebuah amanah besar. Tidak sekadar menjadi titik awal karier, tetapi juga sebuah kesempatan untuk membentuk karakter kerja yang akan dibawa sepanjang pengabdian. Di sinilah pentingnya membangun profesionalitas/profesionalisme yang kokoh sejak hari pertama penugasan. Langkah pertama menuju profesionalitas adalah menanamkan disiplin sebagai sikap dasar. Disiplin bukan hanya tentang waktu, tapi juga menyangkut komitmen terhadap proses dan hasil kerja. Ketika seseorang terbiasa menghargai waktu, mengikuti aturan, dan menepati janji, maka ia telah selangkah lebih dekat pada standar kerja yang ideal di KPU Jawa Barat. Namun, disiplin saja tidak cukup. Tanggung jawab adalah pilar berikutnya. Tanggung jawab berarti mampu memahami peran secara utuh, tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga memastikan bahwa hasil kerja membawa dampak positif bagi lembaga dan masyarakat. Dalam konteks KPU Provinsi Jawa Barat, setiap tindakan dan keputusan berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Maka, rasa tanggung jawab itu harus tumbuh dari dalam diri bukan sekadar formalitas. Etika kerja menjadi pelengkap yang menyempurnakan. Bekerja dengan hati-hati, menjaga tutur kata, menghargai rekan, dan tidak mencari jalan pintas adalah wujud nyata dari etika yang baik. Lingkungan kerja yang sehat terbentuk ketika etika dijunjung tinggi, bukan karena aturan semata, melainkan karena kesadaran pribadi. Karena etika kerja terlahir dari dalam diri yang memiliki tanggung jawab serta kesadaran diri yang kuat untuk dapat memberikan yang terbaik untuk organisasi, atasan atau sesama pegawai KPU Provinsi Jawa Barat. Di atas semua itu, nilai-nilai luhur keagamaan dan kebajikan tidak boleh dilupakan. Iman menjadi pegangan saat menghadapi dilema. Doa menjadi penguat ketika tantangan datang bertubi-tubi. Agama menjaga niat untuk selalu berbuat baik terhadap sesama meskipun dalam hal yang terkecil. Itulah yang dapat menjadi energi positif, baik untuk diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar, khususnya di KPU Provinsi Jawa Barat. Dengan memadukan disiplin, tanggung jawab, etika, nilai kebaikan dan nilai keagamaan CPNS KPU Provinsi Jawa Barat bukan hanya menjadi pegawai yang andal, tapi juga pribadi yang memberi makna bagi sesama. Sebuah proses panjang memang, tapi justru di situlah letak nilai sejatinya.

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 14:29
106

Menjadi ASN KPU : Tanggung Jawab, Tantangan dan Tekad Kami

Oleh : Bayu Purnama Ramadhan | CPNS KPU Kota Cirebon Sebagai warga negara Indonesia, peran aktif dalam mendukung demokrasi bukan sekadar hak, tapi juga kewajiban. Caranya bias dimulai dari hal sederhana seperti menggunakan hak pilih secara cerdas, mengawasi proses pemilu dengan kritis, serta menghormati perbedaan pendapat dalam bingkai Pancasila. Dalam menghadapi tantangan demokrasi Indonesia yang kompleks, mulai dari politik yang terpecah, disinformasi atau hoaks, campur tangan penguasa. Karena itu, peran warga tidak cukup hanya dengan memilih, tapi juga harus aktif menjaga kedaulatan rakyat. Sebagaimana ditegaskan sosiolog politik Prof. Siti Zuhro (LIPI), "Demokrasi kita sakit bukan karena sistemnya, tapi karena perilaku elite dan rendahnya literasi politik warga." Tantangan ini menuntut warga tidak hanya cerdas memilih, tetapi juga kritis mengawal proses demokrasi dan menolak narasi kebencian. Kalau dulu sebagai warga biasa mungkin hanya ikut nyoblos dan melihat jalannya proses pemilu. Tapi begitu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan hanya sekedar merubah status atau pekerjaan. Justru menjadi peningkatan tanggung jawab yang lebih luas, seperti menjamin pemilu berlangsung secara adil tanpa kecurangan, memastikan hasil pemilu akurat dan melindungi proses pemilu dari campur tangan pihak manapun. Layaknya seperti wasit dalam pertandingan olahraga, harus netral dan tidak berpihak, tegas dalam menegakan aturan serta menjamin pertandingan berjalan jujur.  Menjadi ASN KPU di masa kini adalah tugas yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Di satu sisi, mereka harus menjaga netralitas dan integritas di tengah tekanan politik yang seringkali menguji prinsip-prinsip demokrasi. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menuntut mereka untuk terus meningkatkan kompetensi guna menghadapi ancaman seperti peretasan sistem, disinformasi, dan manipulasi data pemilu. Tantangan terbesar mungkin justru datang dari masyarakat sendiri, bagaimana meyakinkan publik bahwa proses pemilu berjalan jujur dan adil di tengah maraknya hoaks dan perpecahan politik. ASN KPU tidak hanya dituntut untuk profesional secara teknis, tetapi juga harus menjadi teladan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Di pundak merekalah tergantung kredibilitas pemilu sebagai pilar utama kedaulatan rakyat. Ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan pengabdian yang membutuhkan keteguhan hati dan komitmen tanpa kompromi terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Dengan menjalankan tugas secara optimal, ASN KPU turut menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Peran ini sangat penting untuk memastikan suara rakyat benar-benar menentukan masa depan bangsa.

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 13:20
74

Menjadi Bagian Dari Demokrasi: Refleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dalam Orientasi Tugas Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat

Oleh : Bondan Putra Pambansa | CPNS KPU Kota Cirebon Ide masuknya demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 ketika Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Melalui pendidikan yang diterima oleh anak-anak muda Indonesia yang belajar di Eropa, pemikiran demokrasi modern mulai diperkenalkan. Tokoh muda yang membawa pemikiran ini adalah seorang pemuda yang di kemudian hari menjadi founding fathers kita, yakni Muhammad Hatta. Ide-ide demokrasi yang berkembang di Eropa begitu mempengaruhi beliau yang kemudian menyerap berbagai konsep meskipun kondisi yang ada di Indonesia pada saat itu begitu kontras dengan demokrasi modern. Meskipun bangsa Indonesia sempat mengalami beberapa fase demokrasi, mulai dari pasca kemerdekaan hingga sekarang. namun semangat demokrasi harus tetap kita jaga untuk kita wariskan kepada setiap generasi penerus bangsa sebagainana yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Menjadi bagian dari demokrasi sebagai insan dari KPU yang mengemban mandat yang sangat besar sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Kita tentu memegang peran penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar, transparan, dan adil. Selain itu, dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara, tiap-tiap individu di berbagai posisi dan tingkatan yang ada di lingkungan KPU diharuskan untuk mampu memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi seperti kejujuran, transparansi serta akuntabilitas. Poin ini sangat penting, mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke 3 di dunia dengan berbagai kompleksitasnya diharapkan bisa menjadi contoh untuk negara demokrasi lainnya. Oleh karenanya, proses pemilihan umum harus dapat berjalan dengan bebas dan adil tanpa adanya intimidasi ataupun manipulasi. Selain itu, sebagai penyelenggara pemilihan umum, kita juga diwajibkan untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih dan dipilih harus selalu dihormati dan dilindungi. Sebagai seorang bayi yang baru lahir sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Ibu Yuli Hertaty dalam pembekalan orientasi tanggal 3 Juni 2025. Untuk dapat mengemban mandat yang sangat besar sebagaimana paparan di atas. Seorang Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan KPU sebagai lembaga negara penjaga demokrasi. Tentu kita harus mau untuk terus belajar. Sehingga diharapkan bisa selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dengan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, kita nantinya juga diharapkan dapat membantu untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan menjadi bagian yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 08:20
191

Pemilih Pemula, Estafet Masa Depan Bangsa

Oleh: Hasan Basri, S.H (Anggota KPU Kota Cirebon Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM) Setiap pesta demokrasi, suara rakyat menjadi penentu arah perjalanan bangsa. Di antara jutaan suara itu, ada satu kelompok yang memiliki makna khusus: pemilih pemula. Mereka adalah generasi muda yang baru pertama kali mencicipi hak pilihnya, biasanya berasal dari kalangan pelajar SMA atau mahasiswa semester awal. Mungkin secara jumlah, mereka hanyalah sebagian dari keseluruhan pemilih. Namun secara makna, mereka adalah penentu masa depan demokrasi Indonesia. Pemilih pemula ibarat estafet dalam perjalanan panjang bangsa ini. Ketika generasi sebelumnya menyelesaikan perannya, tongkat itu berpindah ke tangan anak muda—ke mereka yang akan menentukan wajah Indonesia di masa mendatang. Pilihan politik mereka bukan sekadar menentukan siapa yang menang, tetapi juga mencerminkan arah nilai, harapan, dan cita-cita generasi penerus bangsa. Sayangnya, di tengah derasnya arus informasi digital, pemilih pemula sering kali menjadi sasaran empuk disinformasi dan politik identitas. Banyak yang belum cukup matang dalam menimbang informasi, sehingga mudah terpengaruh oleh isu-isu emosional di media sosial. Di sinilah pentingnya pendidikan politik sejak dini—bukan untuk mengarahkan pilihan, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran kritis agar mereka bisa menentukan sikap secara rasional dan beretika. Kita tidak bisa menuntut demokrasi yang sehat bila generasi mudanya apatis. Oleh karena itu, sekolah, keluarga, dan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU harus aktif memberikan edukasi politik yang mencerahkan. Misalnya, melalui simulasi pemilu di sekolah, diskusi publik, atau kegiatan “KPU Goes to School”. Langkah-langkah seperti ini akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi. Pemilih pemula bukan hanya pelengkap angka partisipasi, tetapi penentu arah perubahan. Di tangan mereka, kita berharap lahir pemimpin-pemimpin baru yang jujur, berintegritas, dan berpihak pada rakyat. Namun itu hanya mungkin jika mereka memahami makna hak pilihnya sebagai amanah, bukan sekadar formalitas. Maka, kepada para pemilih pemula: gunakan hak pilihmu dengan hati dan logika. Jadilah generasi yang mewarisi semangat reformasi, bukan generasi yang mudah diombang-ambing oleh janji palsu. Karena pada akhirnya, suara kalian bukan sekadar angka di bilik suara—tetapi suara masa depan Indonesia.

Selengkapnya