Opini

Rabu, 19 November 2025 10:10
70

Menuju Data Pemilih yang Akurat

Oleh : Yogi Maulana Malik, S.I.P. (Anggota KPU Kota Cirebon Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) Pelaksanaan Pemilu selalu dimulai dengan Pemutakhiran Data Pemilih, Pemutakhiran Data sendiri merupakan tahapan krusial sebelum dilaksanakan Pemilihan Umum baik itu pemilihan di Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah. Pemutakhiran Data Pemilih dimulai dengan penerimaan data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) yang telah di konsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian dalam Negeri, adapun data DP4 tersebut berisi data kelahiran, data kematian, pindah datang, dan data perekaman e-KTP. Setelah data DP4 tersebut diserahkan melalui Kemendagri kepada KPU maka KPU langsung melakukan tahapan pencocokan dan penelitian data tersebut di lapangan dengan tujuan untuk memverifikasi validitas data yang diserahkan dari Kemendagri tersebut, setelah data tersebut diverifikasi dan dilakukan pencocokan penelitian di lapangan maka KPU segera menyusun daftar pemilih untuk dijadikan bahan sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam penyelenggaraan pemilu. Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) sendiri melalui berbagai proses yang panjang sehingga DPT tersebut bisa dipertanggung jawabkan validitas datanya. Proses penyusunan DPT dimulai dengan kegiatan Coklit (Pencocokan & Penelitian) data, kemudian setelah data tersebut didapat maka proses selanjutnya adalah proses penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara), setelah dilakukan proses penyusunan DPS maka data DPS tersebut diumumkan kepada masyarakat melalui Kelurahan/Desa untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, setelah data DPS tersebut diumumkan dan diberikan waktu untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat maka proses selanjutnya adalah proses penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) dan diumumkan kembali di masyarakat melalui kegiatan rapat pleno terbuka di tingkat kelurahan & kecamatan, setelah data DPSHP tersebut diterima oleh masyarakat melalui rapat pleno terbuka di tingkat kelurahan maka setelah itu proses selanjutnya adalah proses penetapan DPT di tingkat Kota/Kabupaten melalui mekanisme rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait untuk disahkan menjadi DPT pada penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan. Proses penyusunan DPT ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspek transparansi & akuntabilitas oleh semua pihak sehingga data yang ditetapkan menjadi DPT bisa terjaga validitasnya serta bisa dipertanggung jawabkan. Setelah penyelenggaraan Pemilu KPU masih memiliki tugas untuk melakukan verifikasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 dimana KPU masih memiliki kewajiban untuk kembali memutakhirkan data setelah penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan) sendiri seperti yang diamanatkan dalam PKPU nomor 1 Tahun 2025 dilaksanakan selama triwulan atau dalam hal ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sumber Data yang dijadikan PDPB ini bersumber dari hasil DPT pemilu sebelumnya ditambah dengan data yang bersumber dari Kemendagri kemudian data tersebut verifikasi di lapangan dengan mekanisme Coktas (Pencocokan & penelitian Terbatas). Setelah data tersebut di verifikasi di lapangan maka proses selanjutnya adalah melakukan rapat pleno terbuka dengan mengundang seluruh stakeholder supaya data tersebut bisa dipertanggung jawabkan validitas datanya. Dalam melakukan Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ini tentu saja KPU menemui beberapa kendala di lapangan seperti data-data invalid, data anomali, data ganda dan lain-lain, akan tetapi KPU tetap berkomitmen untuk tetap menjaga akurasi data tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek yang berlaku sehingga data tersebut bisa dipertanggung jawabkan validitas datanya untuk kemajuan Demokrasi di Indonesia.

Selengkapnya
Selasa, 11 November 2025 18:00
59

Menanamkan Nilai Demokrasi bagi Generasi Muda

Oleh: Mardeko, S.P., M.M. (Ketua KPU Kota Cirebon)         Sebagai negara demokrasi yang besar, tentu pemberian pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi tersebut perlu dikenalkan dan ditanamkan dalam aspek kehidupan bagi generasi muda. Proses penanaman nilai-nilai demokrasi di lembaga pendidikan dapat dilakukan dalam muatan kurikulum, kegiatan proses belajar mengajar dan praktik dalam kehidupan sekolah seperti misalnya dalam skala yang lebih kecil dalam pemilihan ketua kelas atau skala yang agak lebih luas pemilihan ketua Osis, musyawarah untuk mufakat, menghargai perbedaan pendapat, mematuhi peraturan  serta aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah. Penanaman nilai-nilai demokrasi ini tentu bertujuan disamping untuk memberikan pemahaman yang konprehensif juga untuk membentuk pribadi  yang Indonesia mandiri, kritis, bertanggung jawab dan memiliki kesadaran sosial.  Pendidikan demokrasi yang dilakukan sejak dini tentu sangat baik karena sedari awal sudah dikenalkan bagaimana harus bersikap kritis, aktif dan rasa tanggung jawab. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi, bangsa diharapkan bisa menjadi bangsa yang besar yang mampu membangun peradapan yang berlandaskan nilai-nilai kesadaran kolektif. Oleh karena itu mengajarkan generasi muda nilai-nilai demokrasi berarti menanamkan sikap pribadi yang kuat, berkualitas dan penuh tanggung jawab dengan nilai-nilai luhur kemanusian, seperti kejujuran dan keadilan. Kita perlu mempersiapkan anak-anak generasi muda supaya mereka faham akan jati dirinya, faham akan tanggung jawab sosialnya bahwa kelangsungan hidup bangsa ini ada di tangan generasi muda. Generasi muda tidak boleh cuek dengan urusan kebangsaan di tengah derasnya globalisasi media sosial yang cenderung dapat merubah pola pikir yang apatis. Isu-isu demokrasi yang banyak dijumpai di media-media sosial tentu harus disikapi dengan sikap kritis untuk memilah dan memilih informasi yang betul-betul valid.   Ada beberapa hal nilai-nilai demokrasi yang perlu diketahui, sebagi bentuk dari adaptasi kita terhadap bagian dari warga masyarakat yang hidup di alam demokrasi. Nilai-nilai ini tumbuh dan berkembang di masyarakat yang tentunya diikat dengan seperangkat pranata aturan dan hukum supaya dalam implementasinya terjadi keseimbangan dan tidak terjadi kesewenangan. Kedaulatan Rakyat Rakyat memiliki dan menentukan nasib masa depan bangsanya melalui wadah Pemilu dan Pemilihan yang bebas, jujur dan adil. Rakyat memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan atas pilihan yang sudah dilakukan melalui wakil-wakilnya baik di eksekutif  maupun legislatif.  Pemilu dan Pilkada merupakan salah satu bentuk penerapan sistem demokrasi yang ada di negara kita dimana didalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang kita junjung tinggi. Pemerintahan berdasarkan Hukum Dalam menjalankan amanah yang sudah dipilih oleh rakyat, supaya dapat berjalan dengan tertib, tentu harus sejalan dengan konstitusi dan norma-norma hukum sesuai peraturan yang ada. Supaya tidak timbul kesewenangan dalam membuat dan menjalankan putusan.  Hukum adalah panglima, semua aturan harus beradasarkan hukum yang ada. Perlindungan HAM Sebagai makhluk yang bermartabat yang memiliki dimensi sosial, tentu setiap warga negara sejak lahir memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun dan tentu harus dilindungi melalui aturan-aturan yang bersifat mengikat supaya ada keseimbangan dalam menjalankan kehidupannya sebagai makhluk sosial. Persamaan Derajat Setiap warga negara, apapun status sosialnya pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama di muka hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin atau status sosial. Perbedaan Pendapat Dalam suatu forum apapun, setiap warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab.  Sepanjang pendapat yang diajukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku maka tidak perlu untuk takut berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Karena pada hakekatnya musyawarah untuk mufakat merupakan jalan terbaik dalam pengambilan keputusan. Pengakuan terhadap Keberagaman Indonesia dikenal negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan, agama dan kepercayaan. Oleh karena itu setiap warga negara mempunyai hak untuk memeluk agama, kepercayaan yang diyakininya. Terhadap pilihan warga yang berbeda maka sikap toleransi dan saling hormati terhadap perbedaan tersebut merupakan pencerminan dari sikap untuk menghargai perbedaan yang ada. Gotong-royong dan Musyawarah Mufakat Sebagai makhluk sosial yang berinteraksi antar satu dengan yang lain.  Banyak persoalan kehidupan yang ada ditengah masyarakat  yang bisa menimbulkan friksi.  Tentu untuk mengatasi  setiap persoalan kehidupan yang saling menyentuh aspek yang lain perlu ada kesadaran kolektif, perlu adanya saling kerjasama untuk bergotong-royong dan bermufakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing merupakan pepatah yang perlu terus dipedomani dalam kehidupan di masyarakat. Keseimbangan antara  Hak dan Kewajiban Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita harus bisa menyeimbangkan atara hak dan kewajiban demi menjaga keselarasan terhadap kepentingan orang banyak. Tentu kita tidak bisa hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab. Masa depan bangsa Indonesia tentu sangat tergantung bagaimana menyiapkan generasi yang akan datang yang mampu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Keberhasilan suatu bangsa terletak pada kesinambungan dan estafet kepemimpinan yang berjalan sesuai dengan konstitusi. Untuk itu memberikan pemahaman nilai-nilai demokrasi bagi generasi muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan masa depan sangat diperlukan supaya ada kesadaran bahwa bangsa indonesia lahir sebagai negara demokrasi sebagaimana diwariskan oleh pendahulu dan pendiri bangsa ini. Semoga cita-cita kita untuk terus menguatkan iklim demokrasi di negara kita dapat diikuti dan difahami oleh generasi muda.

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 17:56
50

Membangun Profesionalisme Sejak Dini di KPU Jawa Barat (Menekankan Pentingnya Disiplin, Tanggung Jawab, dan Etika Kerja Sejak Awal Penugasan)

Oleh : Novria Isliarni | CPNS KPU Kota Cirebon Di era modern ini banyak dari kita yang mementingkan prestasi akademik dan keterampilan teknis tapi melupakan sesuatu yang penting yaitu profesionalisme, padahal profesionalisme merupakan salah satu kunci untuk menuju kesuksesan di dunia kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun profesionalisme sejak dini atau sejak memasuki dunia kerja. Salah satu aspek utama dalam profesionalisme adalah disiplin. Seperti yang dituliskan di PP no. 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, yang berisi tentang kewajiban PNS, larangan PNS, hukuman disiplin, penegakan disiplin, dan upaya preventif. Dalam dunia kerja disiplin berarti datang tepat waktu, mengikuti peraturan yang ada di perusahaan dan bekerja sesuai yang diperintahkan. Seperti ketika hari pertama CPNS KPU Provinsi Jawa Barat mulai orientasi tugas, para CPNS ini datang sebelum waktu masuk yaitu jam 7.30 pagi. Disiplin mencermikan kedewasaan seseorang dalam mengelola waktu serta menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selain disiplin, elemen penting lainnya dalam membangun profesionalisme yaitu tanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab berarti seseorang mempunyai kewajiban yang harus dia jalankan dan diselesaikan dengan sebaik mungkin. Bagi seorang pekerja yang mempunyai jiwa profesionalisme dia akan berupaya keras untuk memberikan hasil yang terbaik dalam setiap pekerjaannya, selalu mengerjakan dengan semangat dan tidak bermalas malasan atau menunggu bantuan dari orang lain, dan menyelesaikan tepat waktu. Sikap ini menunjukan kepercayaan diri serta komitmen terhadap pekerjaan yang diberikan oleh atasan kepada kita. Contohnya ketika diberikan tugas untuk membuat opini yang akan ditayangkan di website Jabar, para CPNS mengumpulkan tugas sebelum waktu yang ditentukan. Selain kedua hal di atas, ada juga etika kerja yang merupakan salah satu bagian dari profesionalisme. Seseorang bisa saja mempunya keterampilan kerja yang tinggi tetapi tidak mempunyai etika kerja yang baik, etika seperti sikap hormat kepada sesama rekan kerja dan juga keterbukaan dalam berkomunikasi. Dengan etika kerja yang baik bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, serta kemudahan dalam berkomunikasi dengan para rekan kerja. Contohnya yaitu kita berkenalan satu sama lain dengan CPNS KPU Provinsi Jawa Barat untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan. Membangun profesionalisme sejak dini mempunyai banyak dampak positif, antara lain pekerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan mempunyai etika kerja yang baik akan lebih mudah mendapatkan peluang karir dengan membangun reputasi yang baik, disegani rekan-rekannya serta menjadi contoh bagi rekan-rekan di tempat kerjanya. Kesimpulan, dengan menerapkan disiplin, tanggung jawab dan etika kerja sejak dini dapat membangun profesionalisme di dalam dunia kerja.

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 17:48
57

Menjadi ASN KPU: Tanggung Jawab, Tantangan, dan Tekad Kami

Oleh : Feby Permata Putri | CPNS KPU Kota Cirebon Setelah berhasil melewati beberapa tahap seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), para peserta bertransisi dari seorang warga negara menjadi seorang CASN. Sebuah perubahan yang pastinya cukup signifikan untuk sebagian orang, amanah ini lah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Satjipto Rahardjo, tanggung jawab adalah kewajiban moral dan hukum seseorang yang timbul dari suatu perbuatan, sehingga ia harus bertanggung jawab atas akibat-akibat yang muncul. Pengertian ini sangat relevan dengan para CASN  yang  harus memahami bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil bukan hanya soal menjalankan perintah, tapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Sebagai CASN di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Sekjen KPU) yang sebelumnya hanya memiliki kewajiban umum seperti mematuhi hukum, menggunakan hak suara, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum menjadi memiliki tanggung jawab menjaga integritas pemilu, menjamin hak politik seluruh masyarakat, serta memastikan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melaksanakan tanggung jawab ini adalah salah satu cara untuk menjaga kredibilitas KPU sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tanggung jawab tersebut pastinya para CASN memiliki tantangan dalam implementasinya, yaitu harus memahami dengan baik terkait pemahaman mengenai regulasi, tahapan pemilu, dan teknologi informasi di Sekjen KPU. Dari sisi lain juga harus mampu untuk menahan segala bentuk intervensi politik dan tekanan sosial.  Tantangan ini membuat para CASN harus memiliki tekad untuk terus belajar, beradaptasi, berinovasi, memahami sistem serta aturan yang berlaku di lingkungan Sekjen KPU dan menaati setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga nantinya dapat mengabdi dengan loyalitas, penuh integritas, dan profesionalisme. Hal ini diharapkan akan mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Selain itu, para CASN juga harus bertekad untuk menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya dan berkualitas sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 17:20
30

Membangun Profesionalisme Sejak Dini di KPU Provinsi Jawa Barat

Oleh : Fani Setiawan | CPNS KPU Kota Cirebon Memulai perjalanan sebagai CPNS di lingkungan KPU Jawa Barat adalah sebuah amanah besar. Tidak sekadar menjadi titik awal karier, tetapi juga sebuah kesempatan untuk membentuk karakter kerja yang akan dibawa sepanjang pengabdian. Di sinilah pentingnya membangun profesionalitas/profesionalisme yang kokoh sejak hari pertama penugasan. Langkah pertama menuju profesionalitas adalah menanamkan disiplin sebagai sikap dasar. Disiplin bukan hanya tentang waktu, tapi juga menyangkut komitmen terhadap proses dan hasil kerja. Ketika seseorang terbiasa menghargai waktu, mengikuti aturan, dan menepati janji, maka ia telah selangkah lebih dekat pada standar kerja yang ideal di KPU Jawa Barat. Namun, disiplin saja tidak cukup. Tanggung jawab adalah pilar berikutnya. Tanggung jawab berarti mampu memahami peran secara utuh, tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga memastikan bahwa hasil kerja membawa dampak positif bagi lembaga dan masyarakat. Dalam konteks KPU Provinsi Jawa Barat, setiap tindakan dan keputusan berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Maka, rasa tanggung jawab itu harus tumbuh dari dalam diri bukan sekadar formalitas. Etika kerja menjadi pelengkap yang menyempurnakan. Bekerja dengan hati-hati, menjaga tutur kata, menghargai rekan, dan tidak mencari jalan pintas adalah wujud nyata dari etika yang baik. Lingkungan kerja yang sehat terbentuk ketika etika dijunjung tinggi, bukan karena aturan semata, melainkan karena kesadaran pribadi. Karena etika kerja terlahir dari dalam diri yang memiliki tanggung jawab serta kesadaran diri yang kuat untuk dapat memberikan yang terbaik untuk organisasi, atasan atau sesama pegawai KPU Provinsi Jawa Barat. Di atas semua itu, nilai-nilai luhur keagamaan dan kebajikan tidak boleh dilupakan. Iman menjadi pegangan saat menghadapi dilema. Doa menjadi penguat ketika tantangan datang bertubi-tubi. Agama menjaga niat untuk selalu berbuat baik terhadap sesama meskipun dalam hal yang terkecil. Itulah yang dapat menjadi energi positif, baik untuk diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar, khususnya di KPU Provinsi Jawa Barat. Dengan memadukan disiplin, tanggung jawab, etika, nilai kebaikan dan nilai keagamaan CPNS KPU Provinsi Jawa Barat bukan hanya menjadi pegawai yang andal, tapi juga pribadi yang memberi makna bagi sesama. Sebuah proses panjang memang, tapi justru di situlah letak nilai sejatinya.

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 14:29
49

Menjadi ASN KPU : Tanggung Jawab, Tantangan dan Tekad Kami

Oleh : Bayu Purnama Ramadhan | CPNS KPU Kota Cirebon Sebagai warga negara Indonesia, peran aktif dalam mendukung demokrasi bukan sekadar hak, tapi juga kewajiban. Caranya bias dimulai dari hal sederhana seperti menggunakan hak pilih secara cerdas, mengawasi proses pemilu dengan kritis, serta menghormati perbedaan pendapat dalam bingkai Pancasila. Dalam menghadapi tantangan demokrasi Indonesia yang kompleks, mulai dari politik yang terpecah, disinformasi atau hoaks, campur tangan penguasa. Karena itu, peran warga tidak cukup hanya dengan memilih, tapi juga harus aktif menjaga kedaulatan rakyat. Sebagaimana ditegaskan sosiolog politik Prof. Siti Zuhro (LIPI), "Demokrasi kita sakit bukan karena sistemnya, tapi karena perilaku elite dan rendahnya literasi politik warga." Tantangan ini menuntut warga tidak hanya cerdas memilih, tetapi juga kritis mengawal proses demokrasi dan menolak narasi kebencian. Kalau dulu sebagai warga biasa mungkin hanya ikut nyoblos dan melihat jalannya proses pemilu. Tapi begitu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan hanya sekedar merubah status atau pekerjaan. Justru menjadi peningkatan tanggung jawab yang lebih luas, seperti menjamin pemilu berlangsung secara adil tanpa kecurangan, memastikan hasil pemilu akurat dan melindungi proses pemilu dari campur tangan pihak manapun. Layaknya seperti wasit dalam pertandingan olahraga, harus netral dan tidak berpihak, tegas dalam menegakan aturan serta menjamin pertandingan berjalan jujur.  Menjadi ASN KPU di masa kini adalah tugas yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Di satu sisi, mereka harus menjaga netralitas dan integritas di tengah tekanan politik yang seringkali menguji prinsip-prinsip demokrasi. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menuntut mereka untuk terus meningkatkan kompetensi guna menghadapi ancaman seperti peretasan sistem, disinformasi, dan manipulasi data pemilu. Tantangan terbesar mungkin justru datang dari masyarakat sendiri, bagaimana meyakinkan publik bahwa proses pemilu berjalan jujur dan adil di tengah maraknya hoaks dan perpecahan politik. ASN KPU tidak hanya dituntut untuk profesional secara teknis, tetapi juga harus menjadi teladan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. Di pundak merekalah tergantung kredibilitas pemilu sebagai pilar utama kedaulatan rakyat. Ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan pengabdian yang membutuhkan keteguhan hati dan komitmen tanpa kompromi terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Dengan menjalankan tugas secara optimal, ASN KPU turut menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Peran ini sangat penting untuk memastikan suara rakyat benar-benar menentukan masa depan bangsa.

Selengkapnya