Berita

47

KPU Kota Cirebon Lakukan Konsultasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan ke KPU Provinsi Jawa Barat

Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon melaksanakan kegiatan konsultasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 ke KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat (12/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPU Kota Cirebon dalam menjaga keakuratan, validitas, dan keterkinian data kepartaian. Konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi partai politik di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan menjadi aspek penting dalam tata kelola kepemiluan, karena berkaitan langsung dengan keabsahan data kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, serta domisili kantor partai politik. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Cirebon memperoleh penguatan pemahaman teknis sekaligus sinkronisasi kebijakan terkait mekanisme pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Penguatan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan di tingkat daerah agar proses pemutakhiran data berjalan tertib, tepat waktu, dan akuntabel. Selain itu, konsultasi ini juga menjadi wujud koordinasi dan sinergi kelembagaan antara KPU Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi Jawa Barat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan kebijakan, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara profesional, transparan, dan berintegritas. KPU Kota Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kepemiluan melalui pemutakhiran data yang berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.


Selengkapnya
758

KPU Kota Cirebon Ikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Jawa Barat

Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat (12/12/2025). Dalam rapat pleno tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 yang bersumber dari 27 kabupaten/kota, mencakup 627 kecamatan dan 5.957 desa/kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 18.625.985 orang, sedangkan pemilih perempuan berjumlah 18.469.745 orang. Dengan demikian, total Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebanyak 37.095.730 pemilih. Rapat pleno dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, dan dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Turut hadir Ketua serta jajaran Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, serta operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dari 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta perwakilan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Jalannya rapat dipandu oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pembacaan hasil rekapitulasi DPB Semester II Tahun 2025 dari masing-masing kabupaten/kota, sekaligus menerima tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Keikutsertaan KPU Kota Cirebon dalam rapat pleno ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, guna memastikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.


Selengkapnya
39

KPU Kota Cirebon Ikuti Sosialisasi dan Edukasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak

Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Coretax yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara daring, Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pemahaman instansi pemerintah terhadap sistem perpajakan berbasis digital yang tengah dikembangkan oleh DJP. Sosialisasi Coretax bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi pengelolaan data perpajakan. Melalui sistem ini, proses pelaporan dan administrasi pajak diharapkan menjadi lebih sederhana, terstruktur, dan akuntabel. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai konsep dasar Coretax, manfaat implementasinya, serta perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam tata kelola administrasi perpajakan. Edukasi ini juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan penyesuaian prosedur kerja di lingkungan instansi pemerintah agar penerapan Coretax dapat berjalan optimal. Keikutsertaan KPU Kota Cirebon dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam mendukung transformasi digital di bidang administrasi keuangan negara, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui sosialisasi dan edukasi ini, KPU Kota Cirebon diharapkan semakin siap dalam mengimplementasikan sistem Coretax serta mampu menyesuaikan tata kelola administrasi perpajakan secara profesional, transparan, dan berintegritas.


Selengkapnya
72

KPU Kota Cirebon Terima Kunjungan Mahasiswa UGJ untuk Observasi Komunikasi Organisasi di Era Digital

Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon menerima kunjungan mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon dalam rangka kegiatan observasi dan pelaksanaan tugas akademik terkait Komunikasi Organisasi KPU Kota Cirebon di Era Digital. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung kepada mahasiswa mengenai pola komunikasi organisasi yang diterapkan KPU Kota Cirebon dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya dalam menghadapi tantangan transformasi digital pada penyelenggaraan kepemiluan. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai strategi komunikasi internal dan eksternal KPU Kota Cirebon, pemanfaatan teknologi informasi, serta peran media digital dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada publik secara cepat, transparan, dan akurat. Selain itu, dibahas pula bagaimana komunikasi organisasi menjadi instrumen penting dalam menjaga koordinasi, meningkatkan kinerja, serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, mahasiswa aktif menggali informasi terkait penerapan komunikasi berbasis digital, pengelolaan media sosial, serta tantangan yang dihadapi KPU Kota Cirebon dalam memastikan informasi kepemiluan dapat diterima masyarakat secara efektif. KPU Kota Cirebon menyambut baik kunjungan akademik tersebut sebagai bentuk sinergi antara dunia pendidikan dan lembaga penyelenggara Pemilu. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman empiris bagi mahasiswa sekaligus mendorong pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran komunikasi organisasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.


Selengkapnya
35

KPU Kota Cirebon Gelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025

Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 pada Rabu (10/12/2025) bertempat di Kantor KPU Kota Cirebon. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU dalam memastikan data kepartaian senantiasa akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat koordinasi dibuka pada pukul 10.30 WIB dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan memberikan acuan dan pemahaman yang sama kepada partai politik dalam melaksanakan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Menurutnya, pemutakhiran data partai politik merupakan proses penting yang harus dilakukan secara tertib dan konsisten, terutama ketika partai politik menghadapi berbagai kendala teknis maupun administratif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi yang intensif antara KPU dan partai politik menjadi kunci keberhasilan pemutakhiran data. Selanjutnya, materi disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Cirebon, Sanubi. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan program serta jadwal kegiatan pemutakhiran data partai politik, termasuk tahapan pelaksanaan yang dimulai dari persiapan, proses pemutakhiran data, hingga mekanisme penyampaian hasil pemutakhiran. Selain itu, Sanubi juga menjelaskan tata cara verifikasi serta penetapan hasil pemutakhiran data oleh KPU sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dimanfaatkan oleh peserta untuk menyampaikan kondisi, kendala, serta perkembangan pemutakhiran data dari masing-masing partai politik. Sebanyak 12 partai politik yang hadir turut menyampaikan laporan dan berdiskusi secara aktif dengan KPU Kota Cirebon. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cirebon, Bawaslu Kota Cirebon, unsur pimpinan partai politik, serta admin atau operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Melalui kegiatan ini, KPU Kota Cirebon berharap pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung penguatan tata kelola kepemiluan serta penyelenggaraan Pemilu yang profesional dan berintegritas.


Selengkapnya
36

Parmas Insight Chapter #9 Tekankan Kolaborasi Komunitas untuk Perluas Pendidikan Pemilih

Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #9 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring pada Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang berbagi praktik baik dan penguatan strategi sosialisasi guna memperluas jangkauan pendidikan pemilih melalui kolaborasi dengan berbagai komunitas dan kelompok sosial. Forum ini membahas pentingnya pendekatan berbasis komunitas sebagai strategi efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, menyampaikan bahwa keterlibatan komunitas terbukti memberikan dampak positif pada pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, komunitas memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan yang kuat dengan anggotanya, sehingga pesan kepemiluan dapat tersampaikan secara lebih efektif. Sebagai keynote speaker, Sri Surani dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih merupakan hasil kerja kolaboratif berbagai pihak. Melalui program Tutur Demokrasi, KPU DIY berhasil menjangkau beragam komunitas, mulai dari pesepeda, penyandang disabilitas, komunitas seni dan olahraga, hingga mahasiswa. Pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan karakter masing-masing kelompok sehingga edukasi pemilih dapat diterima secara inklusif dan membumi. Dalam sesi berbagi praktik baik, KPU Kota Bekasi menekankan pentingnya membangun jejaring dan kepercayaan di dalam komunitas sebagai modal utama dalam sosialisasi kepemiluan. Sementara itu, KPU Kabupaten Kuningan memaparkan strategi sosialisasi di wilayah perbatasan yang membutuhkan pendekatan khusus, antara lain melalui program masuk sekolah, kerja sama dengan radio lokal, produksi konten edukatif, serta pengembangan podcast kepemiluan. Secara keseluruhan, kegiatan Parmas Insight Chapter #9 menyimpulkan bahwa kolaborasi dengan komunitas menciptakan ruang sosialisasi yang lebih natural, efektif, dan inklusif. Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat pemahaman masyarakat tentang demokrasi sekaligus mendorong partisipasi pemilih yang sadar dan bertanggung jawab. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, KPU Kota Cirebon berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi pendidikan pemilih yang adaptif, kolaboratif, dan relevan dengan karakteristik masyarakat, guna memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.


Selengkapnya