Berita

Jumat, 08 Desember 2017 00:00
39

Penting, Tertib Administrasi Pilgub Jawa Barat dan Pilwalkot Cirebon Tahun 2018

Cirebon, kota-cirebon.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon mengadakan acara Persiapan Penyusunan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, bertempat di Aula KPU Kota Cirebon, Jalan Palang Merah No. 6 Cirebon, Kamis, (7/12/17). Acara dihadiri Sekretaris dan Staf Pelaksana pada Sekretariat PPK dan PPS se-Kota Cirebon yang bertujuan mempersiapkan pengelolaan penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2018. Kegiatan tersebut dibuka oleh Drs. Asep Gandana selaku Sekretaris KPU Kota Cirebon didampingi oleh Albet Guisti, SE (Kasubbag Teknis dan Hupmas), Supriati Puji Astuti, SE (Kasubbag Umum), Arief Surahman, SE (Divisi Hukum), Dewi Ayu Kusumaningtyas, SE (Fungsional Umum) dan Osef Yadi Vidiyanto (Fungsional Umum). Asep mengatakan dalam melaksanakan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran harus baik dan benar. “Setiap pengajuan anggaran harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai aturan. Misalnya pengajuan anggaran dilakukan oleh sekretariat PPS mengajukan terlebih dahulu ke sekretariat PPK. Kemudian dari Sekretariat PPK ke Sekretariat KPU Kota Cirebon. Inilah mekanisme pengajuan yang berjenjang,” kata Asep. Lanjut Asep, Staf Pelaksana merupakan garda terdepan badan ad hoc dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi untuk membuat laporan keuangan. “Sumber dana diperoleh dari Provinsi untuk Pilgub Jawa Barat, dana hibah dari Pemerintah Kota Cirebon, dan Pendanaan dari KPU Pusat,” lanjunya. Dana yang digunakan, kata Asep, untuk memenuhi kebutuhan logistik, biaya tahapan Pilkada, pemungutan suara, hingga berakhirnya Pilkada Tahun 2018. Penggunaan dana penyelenggaraan Pilkada digunakan sesuai kebutuhan. “Kita harus tertib administrasi dalam penggunaan anggaran. Untuk itu pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku,” tegasnya. Kegiatan tersebut dimulai pukul 09.00 WIB – 11.30 WIB serta diakhiri dengan sesi tanya jawab. (Media Center)

Selengkapnya
Jumat, 08 Desember 2017 00:00
45

Melalui E-Vote, Pemilihan Ketua Osis di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah

Cirebon, kota-cirebon.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon yang diwakili oleh Anggota KPU Kota Cirebon Dr. Sanusi, SH., MH melakukan kunjungan kegiatan Pemilihan Ketua dan Wakil Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah periode 2017-2018 yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan melakukan pemungutan suara elektronik, Kamis (7/12/17) di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah, Jalan Bahagia – Cirebon. Kegiatan pemilihan Ketua dan Wakil Osis tersebut diikuti oleh Kepala Sekolah, Guru, Pegawai, dan Seluruh siswa-siswi SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Cirebon. (Media Center).

Selengkapnya
Selasa, 05 Desember 2017 00:00
42

Semarak, Launching Pilgub Jabar 2018 !

Cirebon, kota-cirebon.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menggelar Launching Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Taman Sari, Bandung, Selasa, (5/11/2017). Launching bertema “Medal Munggaran Pilgub Jabar 2018” tersebut menghadirkan ribuan orang yang berasal dari ketua dan anggota KPU, Sekretariat KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Ketua Panitia Launching Pilgub Jabar, Nina Yuningsih, mengatakan, meski tahapan Pilgub Jabar telah berjalan, namun baru diluncurkan secara resmi awal Desember ini. Alasannya, launching memang diagendakan setelah pembentukan PPK dan PPS rampung. Launching Pilgub ini sekaligus peluncuran tagline KPU Jabar dalam menyambut Pilkada Serentak. Tagline tersebut adalah “Pilgub Jabar SEMARAK, Pilkada Serentak GEMBIRA”. SEMARAK berarti Semangat, Mandiri, Ramah dan Aksesibel. Sementara GEMBIRA berarti Gerakan Membangun Demokrasi yang Bermartabat dan Adil. Menurut Nina Yuningsih, tagline tersebut diambil karena ingin menciptakan Pilgub Jabar berlangsung semarak dan gembira. Semangat tersebut ditanamkan di tengah fenomena masyarakat yang cenderung terkotak-kotak serta mudah terhasut di setiap pelaksanaan Pilkada. “Kita tidak ingin adanya konflik karena perbedaan. Apalagi Provinsi Jabar sangat majemuk dan dihuni warga yang berbeda-beda mulai dari suku, agama dan budaya,” tegas Nina Yuningsih di arena Launching Pilgub Jabar. Hadir juga Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, serta perwakilan dari unsur muspida lainnya. Kemudian Bupati/Walikota se-Jabar dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat serta perwakilan Partai Politik. Suasana launching Pilgub Jabar 2018 sendiri terlihat sangat kental dengan perbauran tiga budaya, yakni budaya Sunda, Jawa serta Betawi. Mereka saling berbaur di GOR Sabuga yang menambah khasanah prosesi dimulainya Pilkada Serentak di Jawa Barat. (Media Center)

Selengkapnya
Selasa, 05 Desember 2017 00:00
46

Pilgub Jabar akan Jadi Wisata dan Edukasi Politik

Cirebon, kota-cirebon.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat akan menjadikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Jawa Barat Tahun 2018 menjadi suatu yang luar biasa. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Yayat Hidayat mengatakan ada dua hal membuat berbeda pelaksanaan Pilkada Serentak di Jawa Barat dengan Pilkada Serentak di daerah lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Yayat dalam sambutan pelaksanaan launching Medal Munggaran Pilgub Jawa Barat Tahun 2018 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Jalan Taman Sari, Bandung, Selasa (5/12/2017). “Kami akan menjadikan Pilgub di Jawa Barat dengan kegembiraan, kental dengan wisata dan edukasi politik,” ucap Yayat Hidayat. Yayat menjelaskan, wisata politik itu harus didukung untuk menghindari katakutan dan rasa saling bermusuhan antar warga. Dengan wisata politik juga, Provinsi Jawa Barat akan memiliki icon baru tidak hanya wisata kuliner dan wisata belanja. Tidaklah mudah untuk menjadikan Pilgub Jawa Barat, kata Yayat, sebagai perhelatan wisata dan edukasi politik. Oleh karena banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh penyelenggara dalam menyukseskan Pilkada tersebut. “Fenomena hoax salah satu tantangan berat bagi kita. Fenomena ini bukan hanya di Jabar namum diseluruh penyelenggara Pilkada di Indonesia,” katanya. Namun dengan edukasi yang tinggi dan masif kepada masyarakat, Yayat yakin fenomena hoax yang terjadi saat ini akan dipermalukan di tanah Pasundan. Oleh sebab itu, Yayat mengajak semua pihak untuk mendukung komitmen KPU yang ingin menjadikan Pilgub Jawa Barat sebagai wisata politik dan edukasi politik. “Kami membutuhkan dukungan dan kekompakan dari seluruh stakeholders, dari masyarakat Jawa Barat, dari Partai Politik untuk mempermalukan hoax di Jawa Barat,” ujarnya. Yayat berharap mendapat respon dan dukungan dari Ketua KPU RI, Arief Budiman. Selain itu, pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat menjadi contoh yang baik di 171 daerah yang menggelar Pilkada. Dan kunci dari semuanya adalah dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “PPK, PPS dan KPPS merupakan ujung tombak KPU di daerah sehingga kesuksesan menjadikan wisata dan edukasi politik itu ada di ujung tombak,” kata Yayat. Pernyataan yang sama juga ditegaskan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Dalam sambutannya, Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher itu, PPK, PPS dan KPPS adalah pihak yang paling berjasa dalam menyukseskan Pilgub. Bahkan ia minta Ketua KPU Jabar mengundang kembali anggota PPK dan PPS, terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi itu. Berdasarkan data, pelaksanaan Pilgub Jawa Barat akan digelar pada Rabu 27 Juni 2018 bersamaan dengan pemilihan 16 Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat. KPU Jawa barat mencatat, daftar pemilih sementara tercatat sekitar 32 juta yang tersebar di 27 kabupaten/kota. KPU Jawa Barat menargetkan, tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Jawa Barat diatas 75%. (Media Center)

Selengkapnya
Sabtu, 02 Desember 2017 00:00
41

KPU Kota Cirebon Telah Menerima Dokumen Perbaikan Administrasi Persyaratan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019

Cirebon, kota-cirebon.kpu.go.id - Dalam hal Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon telah selesai melaksanakan Tahapan Penerimaan Dokumen Perbaikan Administrasi Persyaratan Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, KPU Kota Cirebon sebelumnya telah melaksanakan penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2017 dan dilanjutkan dengan penelitian administrasi sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 15 November 2017. Sebelumnya, KPU Kota Cirebon telah melaksanakan Rapat Pleno Hasil Penelitian Administrasi Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 kemudian menyampaikan Berita Acara beserta lampirannya hasil penelitian tersebut kepada 14 Parpol diantaranya Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD) dan Partai Garuda. Menurut Anggota KPU Kota Cirebon, Divisi Hukum, Dr. Sanusi, SH., MH menjelaskan untuk jumlah perbaikan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah anggota Parpol yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat melakukan penelitian administrasi dengan catatan jumlah yang memenuhi syarat ditambah dengan jumlah perbaikan tidak boleh melebihi jumlah saat pendaftaran. Lanjut sanusi, Parpol diwajibkan untuk menginput kembali jumlah anggota Parpol hasil perbaikan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan menyerahkan kembali persyaratan dokumen berupa perbaikan daftar nama dan alamat anggota Parpol (Lampiran 2 Model F2.HP Parpol) dan Salinan (foto copy) Kartu Tanda Anggota (KTA) serta Salinan (foto copy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) atau Surat Keterangan yang dimulai sejak tanggal 18 November sampai dengan 1 Desember 2017. Setelah tahapan perbaikan, KPU Kota Cirebon akan melakukan verifikasi hasil administrasi hasil perbaikan yang akan dimulai tanggal 2 – 11 Desember 2017. (Media Center)

Selengkapnya